Tak terasa pandemi Covid-19 telah menjadi musibah besar selama setahun ini. Sejak pertama kali tersebarnya di tanah air pada penghujung tahun 2019, sampai saat ini masih belum bisa dituntaskan. Setelah melakukan beberapa upaya, akhirnya vaksin covid-19 tiba di Indonesia pada 6 Desember 2020 untuk tahap awal pengiriman sebanyak 1,2 juta dosis, sisanya sebanyak 1,8 juta dosis akan dikirimkan pada tahap selanjutnya.
Vaksin tersebut akan diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai prioritas, baik di Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Layanan Kesehatan TNI dan Polri mengingat mereka merupakan garda terdepan dengan resiko tinggi terjangkit virus Covid-19.
"Untuk .tahap pertama vaksinasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan di Jawa dan Bali. Tahap selanjutnya untuk tenaga kesehatan di luar Jawa dan Bali." Kata Menkes dr. Terawan Agus Putranto pada Rapat Kerja Bersama Komisi IX DPR RI, (Kamis 10/12). Usulan Jawa dan Bali mempertimbangkan adanya kasus konfirmasi Covid-19 yang tinggi dan besar populasi penduduk Indonesia di pulau Jawa dan Bali.
Pemerintah Indonesia menjadikan vaksinasi sebagai bagian dari strategi penanggulangan Covid-19 yang mana merupakan tahapan akhir setelah sebelumnya melaksanakan PSBB di kota-kota besar dan juga ibu kota, pengalihan kegiatan belajar mengajar di setiap jenjang pendidikan dengan sistem daring, penerapan protokol kesehatan yang ketat di bebagai tempat umum.
Vaksin bukanlah obat, vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit Covid-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Dampak vaksin Covid-19 terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor. Termasuk faktor evektifitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, di produksi, dikirim, dan seberapa banyak jumlah orang yang akan di vaksinasi.
Pemerintah tentu hanya akan menyediakan vaksin yang terbukti aman dan lolos uji klinis sesuai rekomendasi. Berdasarkan keputuan Mentri Kesehatan nomor 9860 Tahun 2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi covid-19 yaitu vaksin yang di produksi oleh PT. Biofarma (Persero), Astra Zeneca, China Parmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna Pfizer Inc and Biotech, dan Sinovac Biotech Ltd.
Vaksin akan di distribusikan setelah mendapatkan sertifikat pengujian dari badan POM, dan baru dapat digunakan setelah mendapat ijin darurat atau Emergency Use Autorization (EUA) dari badan POM.
Setelah lulus uji klinis, vaksinasi gelombang pertama mulai dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021 yang diutamakan untuk seluruh tenaga medis di pulau Jawa dan Bali secara serentak. Gelombang awal ini ditargetkan sampai bulan April. Kesuksesan tahap awal ini diharapkan nanti dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baru kemudian menyusul gelombang kedua yang akan direncanakan antara bulan April-Maret.
Untuk vaksinasi tidak semua orang bisa dilakukan. Ada ketentuannya.pasien yang akan divaksin harus memenuhi persyaratan yaitu orang dewasa yang sehat mulai dari usia 18-59 tahun, berdasarkan data usia pasien positif Covid-19 terbanyak di Indonesia. Sebelum di vaksin, peserta menerima penjelasan serta menandatangani surat persetujuan, serta bersedia mengikuti aturan dan jadwal imunisasi.Â
Selain itu, ibu hamil dan menyusui , menjalani terapi jangka panjang terhadap penyakit kelainan darah dan penyakit jantung. Mengecualikan penderita penyakit autoimun (Lupus, Sjogren , Vasculitis). Penderita ginjal, penderita reumatik autoimun, penderita penyakit hipertiroid, penderita kanker, kelainan darah, defesiensi imun, dan penerima tranfusi. Penderita gejala ISPA (batuk, pilek, sesak nafas) dalam tujuh hari terakhir sebelum vaksinasi. Demikian pula mereka yang menderita diabetes militus, penderita HIV, dan penderita penyakit paru (Asma, Tuberkolosis).
Komunikasi Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas KIPI) terus memantau pelaksanakan program vaksinasi covid-19 hingga hari ini. Prof. Hindra Irawan Satari, Sp.A(K),M.TropPaed, Ketua Komnas KIPI menghimbau masyarakat agar tidak perlu khawatir mengenai efek vaksinasi. Setiap fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan imunisasi wajib melakukan pencatatan dan pelaporan KIPI. Oleh karena itu, komnas KIPI telah membentuk tim independen yang mengkaji adanya hubungan vaksin yang diberikan dengan kejadian yang terjadi.
