Menteri Agama baru, Fachrul Razi, mengeluarkan pernyataan larangan penggunaan cadar dan celana cingkrang untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Menurutnya, penggunaan pakaian bagi ASN sudah ada aturannya sendiri. Fachrul Razi juga menambahkan, hal tersebut demi keamanan di mana tidak ada seorang pun yang memakai aksesori yang menutupi wajah seperti helm, masker, atau cadar saat masuk ke instansi pemerintahan.
Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, juga menyatakan bahwa larangan cadar dan celana cingkrang tidak ada kaitannya dengan agama. Kedua hal tersebut berkaitan dengan disiplin dan aturan dalam berpakaian. Beliau juga menegaskan bahwa tidak ada larangan penggunaan cadar atau celana cingkrang. Itu hanya merupakan disiplin masing-masing instansi pemerintahan dalam mengatur pakaian, yang menurutnya harus dipatuhi.
Pernyataan tersebut tentu saja menuai kontroversi di masyarakat. Tiba-tiba saja, Menteri Agama baru mengeluarkan pernyataan yang tidak masuk akal. Apalagi pernyataan tersebut dikeluarkan setelah terjadinya penusukkan Wiranto. Pernyataan tersebut secara tidak langsung menyiratkan bahwa seseorang yang bercadar atau menggunakan celana cingkrang merupakan orang-orang yang mempunyai paham radikalisme.
Apa yang salah dengan menggunakan cadar atau celana cingkrang? Apa karena salah satu kasus di mana pelaku terorisme adalah seseorang yang menggunakan cadar atau celana cingkrang, lalu semua yang memakai cadar atau celana cingkrang juga merupakan bagian dari mereka? Bukankah menggunakan cadar atau celana cingkrang merupakan ketaatan seseorang terhadap agamanya? Lantas, mengapa dikaitkan dengan radikalisme?
Seharusnya, Menteri Agama dan semua orang mencari tahu lebih dalam apa itu radikalisme, jangan langsung mengaitkan cadar atau celana cingkrang sebagai salah satu ciri orang yang berpaham radikalisme. Apa yang salah dengan mereka? Mereka hanya menjalankan sunnah nabi demi ketaatan mereka terhadap agamanya. Sebaiknya, larangan cadar atau celana cingkrang dikaji lebih dalam lagi, karena ini merupakan privasi seseorang yang seharusnya tidak dibatasi dan diatur oleh siapa pun kecuali oleh syariat agama.
