Dalam dunia yang terus berkembang pesat menuju kemajuan, banyak tercipta teknologi-teknologi baru yang mengharuskan adanya adaptasi dalam suatu negara. Negara maupun aktor non negara sedang mengalami transisi menuju dunia yang bersifat digital. Dunia digital yang berkembang dengan pesat ini kemudian menimbulkan dilema baru tentang bagaimana sebuah negara dapat beradaptasi, berkolaborasi, bertumbuh, dan berinovasi dalam dunia digital untuk memenuhi tuntutan global yang berevolusi. Hal tersebut juga bersangkutan dengan bagaimana suatu negara dapat mempertahankan keamanan dan kedaulatan digitalnya, dari ancaman-ancaman yang ada. Digital Sovereignty atau Kedaulatan Digital sudah ada dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun kedaulatan digital semakin berkembang pesat dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan bertambahnya jumlah data yang ada, termasuk dengan adanya ancaman tersendiri yang mengancam kedaulatan digital suatu negara seperti cyber security, politik global, serta perubahan dalam hukum internasional.
Kemudian apa itu kedaulatan digital? Dalam dunia digital semua data disimpan dalam cloud, dan semua perpindahan data, penyimpanan, serta penggunaan data terjadi di dalam cloud. Sehingga setiap aktivitas data tersebut menjadi sangat penting untuk dilakukan dengan cara yang aman dan tertutup. Pada dasarnya, kedaulatan digital adalah bagaimana suatu negara dapat menciptakan peraturan dan kendali terhadap teknologi dan data atau suatu hal yang termasuk dalam dunia digital dalam negaranya. Hal ini bertujuan untuk mengamankan data sensitif serta membuat bisnis, organisasi, serta individual di dalam negara tersebut untuk dapat memiliki data dan aset yang aman. Kedaulatan digital merupakan kemampuan untuk mengendalikan dimana data akan disimpan, arah perpindahan data, dan siapa yang mengendalikan data tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, marak terjadi adanya ancaman dalam kedaulatan digital di Indonesia seperti peretasan akun milik pemerintahan serta pejabat negara dan adanya kebocoran data sipil yang kemudian di jual belikan dalam website gelap. Hal ini mencerminkan bahwa Indonesia tidak memiliki pertahanan yang cukup kuat dalam mempertahankan kedaulatan digitalnya. Adanya ancaman yang terjadi tersebut menyebabkan banyak gangguan dari aspek ekonomi hingga politik, di sisi lain masyarakat sendiri menjadi sangat rentan terhadap terjadinya peretasan data, peretasan akun media digital, atau bahkan ancaman melalui media digital serta penipuan. Menurut data dari Global Data Breach Stats dalam data triwulan ketiga tahun 2022, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan kasus pembobolan data terbanyak setelah Rusia dan Prancis. Untuk memastikan tercapainya kedaulatan digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus meningkatkan kinerjanya, baik dari aspek sumber daya manusia hingga sarana prasarana dan program kerjanya.
Pemerintah saat ini sedang berupaya untuk memperkuat kedaulatan digitalnya melalui program dan kebijakan pemerintah secara nasional. Hal pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat serta Pemerintah Indonesia adalah dengan berusaha meningkatkan literasi digital. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat lebih mengenal terkait dunia digital secara lebih dalam. Diharapkan dengan meningkatnya angka literasi digital di Indonesia akan menjadikan masyarakat menjadi lebih mengetahui adanya hoaks, penipuan, ataupun pentingnya privasi data. Sehingga kemudian ancaman digital yang ditargetkan pada masyarakat dapat direduksi dengan waspadanya masyarakat terhadap ancaman-ancaman yang ada. Kedua, Pemerintah Indonesia juga memperkuat pertahanan siber nasionalnya.Â
Selain itu, Pemerintah Indonesia dalam hal ini berupaya menumbuhkan aktivitas ekonomi digital dengan meningkatkan daya saing dan inovasi yang berkaitan dengan dunia digital. Untuk menyertai hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga berupaya membangun kesadaran dan kepekaan terhadap keamanan dan pertahanan nasional dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara dan peraturan perubahan Peraturan Presiden nomor 133 tahun 2017 terkait pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara yang bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien. Untuk menjalankan perannya BSSN melakukan pengoptimalan dalam memanfaatkan, mengembangkan, serta mengkonsolidasi semua unsur yang secara langsung dan tidak langsung terkait dengan keamanan siber nasional.
Pemerintah Indonesia juga mendirikan Indonesia Computer Emergency Response Team (Id-CERT). Id-CERT ini bertugas untuk mengidentifikasi serta merespons jika terjadi serangan siber di Indonesia. Meskipun dalam website Id-CERT saat ini tidak ada pembaharuan dalam beberapa tahun ke belakang dan tidak ada konfirmasi resmi terkait Id-CERT. Namun di sisi lain BSSN memiliki badan baru yaitu Cyber Security Incident Response Team atau CSIRT yang memiliki tugas yang hampir sama dengan Id-CERT. CSIRT ini bertugas untuk menangani adanya web defacement, malware, phishing, ransomware, denial of service, serta pencurian data dan insiden siber lainnya. Ancaman-ancaman tersebut dapat mengakibatkan gangguan kepada keberlangsungan sistem layanan elektronik dalam beberapa badan pemerintahan.
Upaya Pemerintah Indonesia ini dapat dibilang cukup baik meskipun terdapat beberapa pengoptimalan dan evaluasi lembaga yang dapat dilakukan. Salah satunya yaitu dengan membenahi fokus utama dalam lembaga yang ada. Contohnya dalam laporan kinerja BSSN tahun 2022, tidak ada penjelasan indikator pencapaian yang dicapai. BSSN juga dalam hal ini tidak menerangkan pencapaian apa saja yang telah dicapai dalam satu tahun. Hal ini juga harus ditingkatkan kembali melalui evaluasi lembaga dan adaptasi prioritas lembaga BSSN untuk memberantas adanya ancaman siber di Indonesia,
