Pada akhirnya, bukan teknologi yang mengubah tata-kelola pemerintahan: tapi manusia dengan segenap kepedulian, kebutuhan akan perubahan, tuntutan untuk hidup lebih sejahtera, perasaan senasib, dan sama-sama mengatakan 'cukup!' atas segala tindakan merusak yang dilakukan oleh para politisi dan pembuat kebijakan. Teknologi hanya perangkat yang mereka gunakan untuk bertukar informasi, mengelola gerakan, menghadirkan solusi, berkolaborasi secara massal, dan ruang untuk bersama-sama mewujudkan tujuan kolektif --- melalui cara-cara yang tak pernah terjadi di zaman sebelum ini.
Pemerintah harus berubah. Alasannya sederhana: karena mereka tak punya pilihan lain di sebuah dunia gila dimana kekuatan, inovasi, tindakan, ilmu pengetahuan, kemandirian, dan kerjasama sangat terdistribusi luas seperti sekarang. Inilah resepnya: keterbukaan, kesejawatan (peering), kolaborasi, interdependsi, dan integritas. Lupakan cara lama yang dipakai kakek atau orangtua kita. Teknologi telah menghadirkan cara-cara baru untuk mewujudkan hal-hal tersebut secara nyata yang dulu cuma jadi slogan.
Berubahlah sekarang, sebelum rakyat menyanyikan lagu Halo-Halo Bandung: "Mari Bung rebut kembali!" (*)
* Tulisan Social Government seri II akan membahas tentang relevansi parpol dan parlemen dalam dunia digital. Tayang sekitar seminggu ke depan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
