Reformasi Birokrasi: Apa yang Salah?

Terkuaknya kasus penggelapan pajak serta mafia markus telah menohok telak reformasi birokrasi yang tengah dibangun oleh Kementerian Keuangan. Program perubahan yang sebelumnya menjadi harapan baru bagi kebangkitan bangsa ini dan telah pula menjadi acuan best practice bagi lembaga-lembaga pemerintah yang lain sontak luruh berkeping dengan kejadian memalukan dan memilukan itu.

Gaung program reformasi birokrasi yang demikian lantang, dan telah mampu membentuk persepsi khalayak ramai seakan sudah menghasilkan banyak perubahan siknifikan, mendapat pukulan telak yang menihilkan dengan terkuaknya praktek busuk tersebut. Apa yang salah? Kenapa bisa begitu? Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang dicanangkan sejak 2007 bertujuan Menciptakan pengelolaan keuangan negara yang profesional, efisian dan efektif, serta pelayanan publik yang prima. Untuk itu ditetapkan 3 pilar reformasi birokrasi yakni Penataan Organisasi, Penyempurnaan Proses Bisnis serta Peningkatan Manajemen SDM. Ibarat sebuah rumah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam reformasi birokrasi sebagaimana pencanangannya diatas hanyalah menangani pilarnya saja. Padahal kita tahu hal yang paling mendasar dari sebuah bangunan adalah pondasinya. Sebaik dan sekuat apapun pilarnya jika tidak bertumpu pada pondasi yang kuat akan tetap mudah ambruk. Itulah yang terjadi dengan terkuaknya kasus penggelapan pajak diatas. Jadi, apanya yang salah? Jawabannya sederhana: Reformasi birokrasi saja tidak cukup! Yang diperlukan adalah TRANSFORMASI lembaga itu, yakni perubahan yang bersifat MENDASAR, STRATEGIK dan MENYELURUH. Ini bukan sekedar perbedaan istilah, karena secara hakiki reformasi birokrasi hanyalah bagian dari Transformasi. Perubahan yang mendasar diartikan sebagai perubahan yang tidak dapat kembali ke bentuk semula lagi. Pada sebuah organisasi, perubahan mendasar ditandai dengan perubahan tata nilai atau falsafah dari organisasi yang bersangkutan, yang menjadi pondasi bagi strategi utama dan budaya kerja organisasi. Bukankah falsafah negara kita, Pancasila, disebut sebagai DASAR Negara? Adapun perubahan strategik diartikan sebagai perubahan yang menyangkut visi, misi, kebijakan dan strategi baru organisasi. Sementara perubahan menyeluruh dimaksudkan sebagai perubahan dalam semua aspek organisasi secara terpadu baik aspek manusianya maupun aspek pengelolaannya yang diselaraskan dengan perubahan visi, misi, nilai, kebijakan dan strategi yang baru. Ibarat sebuah bangunan rumah, TRANSFORMASI lembaga dapat digambarkan sebagai berikut: [caption id="" align="aligncenter" width="420" caption="http://transform-org.blogspot.com"][/caption] Jelas kiranya bahwa reformasi birorasi Kementerian Keuangan hanya mencakup business process (proses bisnis), People (SDM dan Organisasi) dan Customer value (produk layanan prima) tetapi TIDAK menangani secara khusus perubahan tata nilai baru (new values) sebagai benih yang harus disemaikan menjadi budaya baru organisasi (Culture building). Tanpa pondasi nilai-nilai baru orang tetap akan berusaha melakukan hal yang sama meskipun sistem (pilar) telah dirubah. Belajar dari hukum alam, Transformasi adalah manifstasi dari proses metamorfosis dari ulat menjadi kupu-kupu. Dalam metamorfosis itu, terjadi perubahan dalam semua aspek mulai dari wujud, cara hidup, makanan, habitat, bahkan sifat dimana sifat ulat yang semula merusak karena memakan dedaunan, menjadi kupu-kupu yang berguna karena memberi keindahan dan membantu penyerbukan tanaman. Dengan transformasi kita boleh berharap para aparatur negara dan institusinya akan menjadi kupu-kupu yang indah dan bermanfaat, bukannya (tetap menjad)i ulat rakus perusak hijaunya Indonesia. Semoga... (Program Transformasi secara detil dapat anda baca di http://transform-org.blogspot.com)