I. Sejarah Singkat Serbia sebagai Kandidat
Serbia telah lama dinyatakan sebagai kandidat potensial untuk Uni Eropa, khususnya pada KTT Uni Eropa-Balkan Barat di Thessaloniki tahun 2003, bersama beberapa negara Balkan Barat lainnya, termasuk Albania, Kroasia, Montenegro, Bosnia dan Herzegovina, dan bekas Republik Yugoslavia Makedonia. Proses pencalonan Serbia berjalan lancar; pada tanggal 22 Desember 2009, Serbia secara resmi mengajukan diri untuk menjadi anggota Uni Eropa; pada tahun 2007, Serbia memulai Perjanjian Stabilisasi dan Asosiasi (SAA) dengan Uni Eropa, yang mulai berlaku pada tahun 2013; dan negosiasi aksesi Uni Eropa-Serbia dimulai pada bulan Januari 2014, dengan sebagian besar berjalan dengan baik. Meskipun Serbia akhirnya menerima status kandidat penuh sebagai kandidat untuk keanggotaan Uni Eropa pada pertemuan para pemimpin Eropa di Brussels, Belgia pada tanggal 1-2 Maret 2012, jalannya menuju keanggotaan Uni Eropa dirusak oleh konflik hubungan bilateral yang rumit yang diperburuk oleh sejarah dan politik. Bagaimana ini bisa terjadi?
II. Konflik antara Serbia dan Kosovo
Kosovo adalah negara Balkan kecil yang merupakan bagian dari Serbia dan sebagian besar penduduknya adalah orang Albania. Konflik Kosovo telah berkecamuk selama berabad-abad; Serbia menganggap wilayah Kosovo sebagai pusat Kekristenan Ortodoks Serbia, sekaligus simbol perjuangan nasional dalam pertempuran tahun 1389 melawan Turki Utsmani. Perselisihan tersebut berlangsung hingga Perang Balkan tahun 1912--1913. Namun, pertikaian tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1990-an, ketika Kroasia dan Slovenia mendeklarasikan kemerdekaan dari Republik Federal Yugoslavia (FRY), yang mengakibatkan perpecahan yang brutal.
Etnis Albania di Kosovo mengadakan pemungutan suara rahasia untuk mengumumkan berdirinya Republik Kosovo, yang telah diakui sebagai negara merdeka oleh Parlemen Albania pada saat itu. Ibrahim Rugova terpilih sebagai "presiden" Kosovo, yang ditentang oleh otoritas Serbia. Perang meletus pada tahun 1998, ketika etnis Albania memberontak untuk membebaskan wilayah mereka dari kekuasaan Serbia, yang mengakibatkan jatuhnya korban, kerusakan properti, dan protes di Pristina.
Pada bulan September, resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendesak Serbia untuk segera mematuhi gencatan senjata di Kosovo dan terlibat dalam perundingan damai telah diabaikan. Lebih jauh lagi, intervensi NATO dalam konflik Kosovo pada tahun 1999 dengan mengirimkan pasukan penjaga perdamaian untuk memantau perbatasan Serbia dan Kosovo menyebabkan Serbia menyerahkan kendali kepada pasukan penjaga perdamaian internasional dan mengusir tentara Serbia.
Beberapa tahun kemudian, pada tanggal 17 Februari 2008, Kosovo secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, lebih dari 100 negara telah mengakuinya, termasuk Inggris, Jerman, dan Italia. Serbia, tentu saja, tidak mendukung kemerdekaan Kosovo karena masih mempertahankan klaim teritorialnya atas wilayah tersebut. Kemungkinan konflik baru antara kedua wilayah tersebut tidak dikesampingkan oleh proklamasi kemerdekaan Kosovo. Sejak 2021, ketegangan kembali muncul, ditandai dengan protes di kota-kota Kosovo utara terhadap penolakan negara tersebut untuk memberikan lebih banyak otonomi kepada penduduk etnis Serbia di sana.
Pada tahun 2023, ketegangan kembali muncul setelah penggerebekan oleh pasukan keamanan Kosovo di distrik-distrik yang didominasi Serbia. Pada tanggal 24 September, terjadi bentrokan antara polisi Kosovo dan pasukan penjaga perdamaian NATO, yang mengakibatkan tewasnya warga sipil Serbia. Lebih jauh lagi, pada bulan September, sekitar tiga puluh orang Serbia bersenjata mengunci diri di sebuah biara Ortodoks di Kosovo Utara, yang memicu baku tembak yang menelan korban jiwa.
III. Intervensi UE di Tengah Konflik
Untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Eropa, Uni Eropa sebagai organisasi supranasional dan antarpemerintah terbesar di kawasan tersebut harus mengambil sejumlah tindakan dan menerapkan kebijakan terkait konflik antara Kosovo dan Serbia. Salah satu tindakan tersebut adalah mengadakan pembicaraan yang melibatkan perwakilan dari kedua kawasan.
Engjellushe Morina dari Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri pernah menulis strategi singkat yang berpusat pada keterlibatan UE dalam meredakan ketegangan antara Serbia dan Kosovo. Strategi ringkas ini membahas pembentukan pemerintahan paralel di Kosovo utara serta latar belakang historis konflik tersebut, yang dimulai dengan pecahnya Yugoslavia dan intervensi NATO pada tahun 1999. Kedua belah pihak telah memutuskan untuk menerapkan kerangka kerja baru untuk perundingan yang telah disarankan UE guna menormalisasi hubungan dan menangani masalah-masalah yang belum terselesaikan seperti pengakuan bersama dan integrasi warga negara Serbia ke dalam lembaga-lembaga Kosovo. Bersama dengan langkah-langkah untuk pengakuan dokumen dan simbol, dukungan untuk aspirasi untuk bergabung dengan UE, dan pembentukan paket investasi khusus untuk proyek-proyek kolaboratif, proposal ini menempatkan penekanan kuat pada perdamaian, keamanan, dan kerja sama regional.
