Ribuan Honorer Geruduk Gedung DPRD Kuningan, Minta diangkat jadi P3K Full Time

Pada hari Kamis, 16 Januari 2025, ribuan tenaga honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Kuningan menyelenggarakan aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Kuningan, yang terletak di Jalan RE Martadinata, Ancaran, Kuningan. Para peserta demonstrasi terdiri dari berbagai profesi, termasuk guru, tenaga kesehatan, tenaga administrasi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta tenaga harian lepas (THL) dari Dinas Lingkungan Hidup. Aksi ini bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai kejelasan status kepegawaian mereka yang hingga saat ini belum mendapatkan kepastian, meskipun telah mengabdi selama bertahun-tahun.

Dalam unjuk rasa tersebut, para demonstran membawa spanduk dan poster yang berisi tuntutan mereka, seperti "Matinya Hati Nurani Pemerintah" dan "PPPK Penuh Waktu Harga Mati. " Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan untuk memberikan kejelasan terkait status kepegawaian yang saat ini masih menggantung. Aksi ini dikoordinasikan oleh Forum Honorer R2 dan R3, yang dipimpin oleh Iyan Alpian.

Dalam orasinya, Iyan Alpian menyampaikan empat poin tuntutan utama:

1. Pengangkatan sebagai PPPK Full Time: Tenaga honorer mendesak agar pengangkatan mereka dilakukan secara bertahap hingga tahun 2027, dengan mengutamakan masa kerja dan kontribusi yang telah mereka berikan.

2. Penolakan Formasi Umum: Mereka menolak pembukaan formasi umum untuk CPNS dan PPPK sebelum semua tenaga honorer yang terdaftar di BKN diangkat menjadi PPPK full time.

3. Pengesahan RPP Manajemen ASN: Mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RPP tersebut agar tenaga honorer dapat diakomodasi.

4. Revisi UU Keuangan: Meminta revisi terhadap UU Nomor 1 Tahun 2022 agar mendukung pengangkatan tenaga honorer.

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, bersama sejumlah anggota DPRD dan Pelaksana Jabatan Sekretaris Daerah Kuningan, Asep Taufik Rohman, menemui massa aksi di depan pagar Gedung DPRD. Nuzul Rachdy menyatakan dukungannya terhadap para honorer dan berjanji untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah pusat sebagai lembaga pengatur, serta berupaya memperjuangkan aspirasi mereka sesuai dengan tugas pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagai pelaksana.

Setelah aspirasi mereka diterima dan disepakati untuk ditindaklanjuti, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Ketua Forum Honorer R2 dan R3 Kuningan, Iyan Alpian, menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses ini hingga terdapat keputusan yang nyata dari pemerintah. "Kami berharap pemerintah benar-benar serius menangani persoalan ini. Jangan sampai pengabdian panjang kami terabaikan tanpa kejelasan," tutup Iyan.