Ketimpangan tingkat tamat sekolah di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data terbaru, hanya sekitar 50% laki-laki dan 35% perempuan yang berhasil menyelesaikan pendidikan formal. Angka ini jauh dari harapan, terutama di era yang menuntut sumber daya manusia dengan pendidikan berkualitas sebagai kunci pembangunan. Apa yang menjadi penyebab utama masalah ini, dan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasinya?
Faktor Ekonomi: Pendidikan yang Masih Mahal
Salah satu penyebab utama adalah faktor ekonomi. Meski pemerintah telah menggulirkan berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), kenyataannya banyak keluarga di pedesaan dan daerah terpencil yang masih kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka. Biaya tambahan seperti buku, seragam, dan transportasi sering kali menjadi beban yang tak terjangkau. Akibatnya, anak-anak, terutama perempuan, lebih sering putus sekolah untuk membantu perekonomian keluarga.
Kultur Patriarki yang Menghambat Perempuan
Perempuan menghadapi hambatan yang lebih besar dibandingkan laki-laki dalam menyelesaikan pendidikan. Di beberapa daerah, pandangan patriarki masih kuat, yang menganggap bahwa perempuan tidak membutuhkan pendidikan tinggi karena mereka akan "berakhir" di dapur. Selain itu, pernikahan dini yang kerap terjadi di pedesaan memutus hak pendidikan perempuan di usia sekolah.
Kualitas dan Akses Pendidikan yang Tidak Merata
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, namun distribusi sarana dan prasarana pendidikan masih belum merata. Sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan guru yang berkualitas, fasilitas memadai, dan akses teknologi. Kondisi ini membuat anak-anak di wilayah tersebut kesulitan mendapatkan pendidikan berkualitas, bahkan sering putus sekolah sebelum lulus.
Kurangnya Kesadaran Pentingnya Pendidikan
Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan juga menjadi faktor lain. Beberapa keluarga, baik di perkotaan maupun pedesaan, memprioritaskan pekerjaan atau keterampilan praktis di atas pendidikan formal. Hal ini berakar dari kurangnya pemahaman bahwa pendidikan formal dapat membuka peluang lebih luas di masa depan.
Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain:
1. Memperluas Jangkauan Program Pendidikan Gratis: Program seperti KIP harus lebih menyasar daerah-daerah terpencil dengan pengawasan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan.
