Menarik mengamati panggung politik Indonesia khususnya setelah Pilpres. Â dua kubu saling menunjukkan kekuasaan antara koalisi merah putih dan koalisi Jokowi-JK. saking semangatnya menunjukkan siapa yang paling berkuasa, segala cara dilakukan, termasuk dengan membuat kebijakan yang bertentangan dengan demokrasi dan tidak populis dimata rakyat.
Partai-partai menjadi munafik, dan seakan menjilat ludah sendiri. Partai (Koalisi merah putih) + partai demokrat yang tadinya tidak Setuju Pilkada Lewat DPRD.. tiba-tiba berubah haluan menjadi Setuju Pilkada Lewat DPRD. tujuannya cuma satu menunjukkan siapa yang paling berkuasa?. jika Rancangan Undang-undang Pemilihan Umum Daerah disahkan, yaitu memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD bukan lagi akan dipilih langsung oleh rakyat. akan menjadi kemunduran bagi proses demokrasi di indonesia terutama pasca reformasi.
Strategi Koalisi merah putih yang mencetuskan RUU pilkada ini, semata-mata untuk menunjukkan power di parlemen. Sudah dipastikan jika RUU pilkada ini disahkan, maka yang menjadi pemenang pemegang kekuasaan di daerah adh koalisi merah putih yang memiliki suara 63 %, sangat jauh jika dibandingkan suara koalisi Jokowi-JK yg hanya 37%. Ini mengakibatkan proses demokrasi kita kembali ke orde baru. Yang berhak memimpin daerah : hanya orang-orang partai dan orang2 berduit. Indonesia akan semakin mustahil menemukan pemimpin revolusioner seperti : Jokowi, Risma wali kota surabaya, ridwan kamil walikota bandung, dan lain-lain.
Strategi yang dilakukan oleh Koalisi merah putih, akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledakkan mereka sendiri. seharusnya jika mereka ingin diluar pemerintah, baiknya menggunakan cara PDIP ketika berada diluar pemerintahan SBY. mereka sangat mendukung kebijakan-kebijakan yang populis dimata rakyat dan menolak kebijakan-kebijakan yang tidak populis.
Semoga para elit partai di koalisi merah putih tersadarkan. jika tidak ... partai mereka hanya menjadi tinggal nama pada pemilu 5 tahun yang akan datang.
Salam Demokrasi.
Frans Halawa
