Gerakan Koreksioner Mahasiswa dan Inkonsistensinya Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia

Gerakan Koreksioner Mahasiwa dan Inkonsistensi Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia Saat ini *)
Oleh; Hidayatullah**)

Mahasiswa dan Gerakan Koreksionernya

Dalam materi ini secara umum penulis selaku narasumber mengutip lebih awal pernyataan Samuel Hungtington tentang gerakan mahasiswa, bahwa: "Gerakan mahasiswa adalah bentuk perlawanan yang tidak akan pernah padam terhadap pemerintahan yang lalim."

Karena dalam sejarah panjang dunia "Gerakan Aksi-Aksi Mahasiswa" di belahan negara seperti di Eropa, Amerika Serikat, Afrika, Asia termaksud Indonesia dengan monentum dua gerakan koreksioner mahasiswanya yang tertulis dalam sejarah yakni tahun 1966 (tuntutan Tritura) dan tahun 1998 (tuntutan Reformasi).

Gerakan aksi mahasiswa umumnya dilakukan dalam bentuk "Demonstrasi massa yang turun ke jalan-jalan". Gerakan mahasiswa yang konsisten dan kontinyu biasanya didasari oleh fenomena komunikasi sosial dan politik yang buntu atau tersumbatnya saluran komunikasi antara kepentingan aspirasi publik (rakyat) dengan kekuasaan yang dianggap arogan atau otoriterian. Maka pilihan demonstrasi dengan orasi dijalan raya adalah pilihan terbaik gerakan mahasiswa karena kran komunikasi sudah tersumbat.

Sebagai contoh gerakan aksi mahasiswa di tahun 1966 sebagai reaksi dari gagalnya pemerintahan orde lama dan terjadinya kudeta G30S/PKI yang gagal mengakibatkan  terbunuhnya 6 jenderal  TNI AD dan 1 perwira menengahnya yang disebut dengan 7 pahlawan revolusi. 

Sehingga melahirkan agenda aksi koreksioner mahasiswa dengan tuntutan Tritura atau tiga tuntutan rakyat yakni; 1) Bubarkan PKI, 2) Retool Kabinet, dan 3) Turunkan Harga-Harga. Sedangkan gerakan mahasiswa di tahun 1998 sebagai reaksi gagalnya pemerintahan orde baru dan terjadinya krisis ekonomi (moneter). Sehingga melahirkan agenda aksi koreksioner mahasiswa dengan tuntutan yakni; 1) Berantas Korupsi, Korupsi dan Nepotisme serta adili Soeharto beserta kroni-kroninya, 2) Penegakan Supremasi Hukum, 3) Cabut dwifungsi ABRI, 4) Otonomi daerah seluas-luasnya dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, dan 5). Penciptaan demokrasi yang egaliter.

Hebatnya, dari kedua aksi koreksioner melalui gerakan demonstrasi mahasiwa sepenuhnya mendapat dukungan rakyat Indonesia secara luas. Pada puncaknya penguasa orde lama maupun orde baru yang dianggap lalim atau otoriter terhadap rakyatnya kemudian runtuh. 

Kenapa penguasa orde lama dibawah kepemimpinan Soekrano runtuh, karena disebabkan prinsip pemerintahan sudah dijalankan dengan kekuasaan yang lebih dominan "politik oriented". 

Begitu pula penguasa orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto runtuh, karena disebabkan prinsip pemerintahan dijalankan dengan kekuasaan lebih otoriter dengan prioritas "ekonomi oriented". Kedua kekuasaan tersebut telah mengabaikan prinsip negara Indoneia adalah berdasarkan hukum bukan negara kekuasaan.

Walau dalam perkembangannya gerakan  mahasiswa dengan cara aksi demonstrasi turun ke jalan paska tumbangnya kekuasaan orde lama maupun orde baru sesungguhnya bukan satu-satunya cara untuk menyuarakan isi tuntutan suara-suara keprihatinan publik (rakyat).