Independensi adalah pilar utama yang mendefinisikan eksistensi dan harga diri sebuah organisasi, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Bagi HMI, independensi bukan sekadar prinsip, tetapi sebuah nilai yang harus dijaga dan dipertahankan dengan sepenuh hati. Independensi adalah harga diri HMI yang tidak boleh digadaikan oleh kepentingan apa pun, apalagi oleh godaan politik praktis yang merusak martabat organisasi.
Ada dua aspek utama yang perlu ditekankan dalam menjaga independensi HMI: "independensi etis" dan "independensi organisatoris". Keduanya saling terkait dan menjadi dasar bagi keberlanjutan HMI sebagai organisasi yang berkomitmen pada idealisme dan perjuangan umat.
Independensi Etis: Kepribadian yang Utuh
Independensi etis berkaitan dengan keutuhan pribadi setiap anggota, terutama mereka yang memegang jabatan strategis, seperti Ketua Umum HMI Cabang. Seorang Ketua Umum tidak hanya dituntut untuk menjadi pemimpin organisasi, tetapi juga seorang teladan dalam menjaga integritas pribadi.
Di hadapan masyarakat, ia adalah representasi dari nilai-nilai yang dipegang oleh HMI. Ketika seorang pemimpin HMI terlibat dalam praktik politik praktis atau manipulasi kekuasaan demi kepentingan pribadi atau kelompok, maka ia telah melanggar independensi etis, bahkan harga dirinya sebagai pribadi dan pemimpin.
Seorang Ketua Umum yang mempertaruhkan etika demi keuntungan politik praktis akan merusak citra HMI di mata publik. Ini adalah pelanggaran terhadap prinsip etika yang harus dijunjung tinggi oleh setiap anggota HMI, terlebih lagi oleh mereka yang memegang posisi tertinggi dalam organisasi.
HMI sebagai salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga idealisme, kemandirian, dan komitmen perjuangan umat. Dalam dinamika politik nasional yang kerap penuh intrik dan kepentingan pragmatis, independensi menjadi pilar utama yang harus dijaga dengan kokoh. Tanpa independensi, HMI akan kehilangan arah, visi, dan misinya sebagai organisasi yang lahir untuk memperjuangkan kemaslahatan umat dan bangsa.
Independensi HMI bukan hanya sekadar jargon, tetapi sebuah prinsip yang harus diimplementasikan secara nyata oleh seluruh kadernya, dari tingkat komisariat hingga Pengurus Besar. Prinsip ini adalah benteng yang melindungi HMI dari infiltrasi kepentingan politik pragmatis yang dapat mencederai idealisme dan harga diri organisasi. Dengan independensi yang terjaga, HMI dapat menjadi ruang pembelajaran yang bebas dari tekanan dan intervensi pihak luar, sehingga mampu melahirkan kader-kader yang visioner dan berintegritas.
Dalam konteks independensi etis, setiap kader, khususnya mereka yang memegang jabatan strategis, harus menjunjung tinggi integritas pribadi. Seorang Ketua Umum HMI, misalnya, bukan hanya menjadi pengelola organisasi tetapi juga penjaga nilai-nilai yang diwariskan oleh pendiri HMI. Ia harus menjadi teladan dalam menjaga sikap independen, bahkan ketika dihadapkan pada tawaran atau godaan politik praktis. Ketika seorang pemimpin HMI mengorbankan prinsip demi keuntungan politik pribadi, ia tidak hanya mencederai organisasi tetapi juga menghancurkan kepercayaan kader dan masyarakat terhadap HMI.
Independensi Organisatoris: Menjaga Kemandirian HMI sebagai Lembaga
Independensi organisatoris adalah penegasan bahwa HMI sebagai sebuah organisasi tidak boleh dipengaruhi atau digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik praktis. Dalam konteks ini, kita sering melihat bagaimana musim Pilkada menjadi momen di mana oknum-oknum tertentu berusaha memanfaatkan HMI untuk meraup suara atau keuntungan politik. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar HMI yang tidak terikat pada kekuasaan praktis.
