Sahabat Kompasina, Saya ingin share catatan saya dalam memandu jalannya diskusi Zoominari Kebijakan Publik yang berjudul "Postur RAPBN 2022 Kredibel Kah?
Postur RAPBN 2022 sudah disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT RI lalu. Pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022 mulai dari pengendalian COVID19 sampai antisipasi kondisi ketidakpastian dengan target pertumbuhan ekonomi yang pada kisaran 5,0% sampai 5,5%. Inflasi ditargetkan akan tetap terjaga pada tingkat 3%. Apakah postur RAPBN 2022 tersebut realistis dan kredibel?Â
Berikut catatan saya sebagai host.
Pakar Ekonomi: Postur RAPBN 2022 Perlu Penyempurnaan
Ekonom Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE dan Tauhid Ahmad Direktur Eksekutif Indef menyatakan RAPBN 2022 belum sempurna. Hal tersebut disampaikan dalam Zoominari Kebijakan Publik yang dipandu oleh Pakar Kebijakan Publik dan Co-founder Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat.
Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menegaskan bahwa anggaran kesehatan yang tidak digenjot di 2022 akan mengancam ekonomi anjlok kembali di tahun depan.
"Saya rasa tak ada yang bisa menjamin 2022 tak ada lonjakan (COVID). Kita semua tentu tidak ingin karena berdampak ke masyarakat, ke perekonomian. Tapi tidak lantas menutup kemungkinan di 2022 tidak akan terjadi lonjakan," kata Faisal saat webinar di Narasi Institute, Jumat (20/8).
Faisal berkaca pada  APBN 2021 kemarin dimana sama bahwa RAPBN 2022 sudah antisipatif namun belum pre-emptive sehingga akan terulang kembali dimana kejadian lonjakan varian delta di 2021 membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran lagi untuk penanganannya sehingga berdampak ke perekonomian termasuk kalau terjadi lonjakan di 2022.
"Sampai Semester 1 2021, COVID-19 di Indonesia sempat mengalami penurunan. Namun tiba-tiba ada lonjakan atau gelombang kedua pertengahan Juni 2021. Adanya lonjakan di 2021 membuat pemerintah harus mengalokasikan anggaran lagi untuk penanganannya. Sehingga berdampak ke perekonomian termasuk kalau terjadi lonjakan di 2022. Artinya tidak ada yang bisa memprediksi dan ketika itu terjadi ini dampaknya tekanannya ke ekonomi, terhadap juga APBN karena pemerintah harus menambah lagi biaya untuk perlindungan sosial, kesehatan dan lain-lain," ujar Faisal.
Faisal mempertanyakan kenapa anggaran PEN 2022 malah menurun khususnya untuk kesehatan dan perlindungan sosial. Ia menegaskan kalau anggaran diturunkan bakal menjadi permasalahan baru kalau terjadi lonjakan COVID-19 di 2022.
"Untuk hindari lonjakan COVID19 di 2022 seharusnya Vaksinasi harus terus didorong, bahkan kalau bisa dengan jenis vaksin lebih bagus kalau ingin mencegah kejadian lonjakan pandemi yang ber-impact ke ekonomi. Secara keseluruhan sektor kesehatan dianggarkan Rp 255,3 triliun. Angka tersebut masih lebih rendah dibanding untuk infrastruktur yaitu Rp 384,8 triliun" Ujar Faisal.
