Mohon tunggu...
Achmad Nur Hidayat
Achmad Nur Hidayat Mohon Tunggu... Konsultan - Pakar Kebijakan Publik

Achmad Nur Hidayat (Born in Jakarta) previously earned Master Public Policy on Economic Policies from Lee Kuan Yew School of Public Policy National University of Singapore (NUS) and from Tsinghua University, Beijing China in 2009. He had an executive education from Harvard Kennedy School of Government, Boston-USA in 2012. He is currently assisting and providing recommendation for both the Supervisory Board of Central Bank of Indonesia and Government of Indonesia in the effort to increase sustainable economic growth, maintain the financial system stability and reinvent human resources capacities in line with technological disruption. He was Chairman of Student Boards (Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia) University of Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Obat Resesi: Memperkuat BUMN sebagai Penggerak Ekonomi

2 Agustus 2020   16:44 Diperbarui: 2 Agustus 2020   16:47 199
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gedung BUMN | diolah dari idxchannel.com

Sumber: Liputan6.com
Sumber: Liputan6.com

Bila jeli, BUMN ini merupakan pemutus lingkaran setan pelambatan ekonomi di era pandemi COVID19. Sayangnya, banyak BUMN juga terdampak Covid19 salah satunya adalah Garuda Indonesia.

Garuda Indonesia mencatat rugi Rp10 triliun pada Semester I-2020 akibat penurunan jumlah penumpang secara signifikan.
Masalah BUMN lain yang serius adalah masalah penerapan CGC (Good Corporate  Governance) seperti kasus penyelundupan Harley Davidson dan Bromton oleh petinggi BUMN, memoles laporan keuangan seperti kasus Jiwasraya, dan kasus korupsi PT Asabri.

BUMN perlu melakukan restrukturisasi model bisnis dan model tata kelola secara drastis bila akan digunakan sebagai alat pemulihan ekonomi nasional sebab tanpa melakukan hal tersebut terlebih dahulu, Dana PEN yang diperoleh dari pembiayaan dengan bunga besar akan sia-sia dan menjadi bancaan pejabat BUMN yang bermasalah.

diolah dari suara.com
diolah dari suara.com
Kepercayaan Publik terhadap BUMN tinggi dan Program PEN banyak Melibatkan BUMN.
Publik mempercayai BUMN lebih baik sejak Erick Thohir bertindak tegas terhadap penyimpangan yang dilakukan Petinggi Garuda dalam kasus Harlet dan Brompton.

Kepercayaan tersebut semakin meninggat karena ditambah dengan penunjukan Erick Thohir sebagai Ketua Komite Penanganan Covid dan PEN oleh Presiden Jokowi.

Program PEN juga banyak melibatkan kepada BUMN diantaranya Penempatan Uang Negara melalui Program Bank Jangkar kepada Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sesuai PMK 70. Melalui aturan tersebut diharapkan Bank BUMN seperti Mandiri, BRI, BNI, dan BTN dapat berperan aktif dalam memulihkan ekonomi nasional.

Ada juga stimulus dalam bentuk penempatan dana pemerintah sebagai penyangga likuiditas bank pelaksana sesuai PMK 64. Program subsidi bunga sebagai salah satu program PEN dilakukan melalui BPR, perbankan, dan perusahaan pembiayaan. Selain itu ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan pegadaian.

Stimulus dalam bentuk penjaminan kredit modal kerja BUMN sesuai PMK 71 dilakukan langsung ke BUMN melalui Jamkrindo dan Askrindo.
Alokasi modal kerja untuk sektor korporasi dan padat karya juga dilakukan oleh BUMN.

Maksud seluruh program PEN diberikan kepada BUMN adalah agar BUMN menjadi penggerak ekonomi. Namun hal tersebut bukan tanpa resiko

RESIKO REPUTASI BUMN
Pelibatan BUMN dalam berbagai program PEN satu sisi adalah pengakuan kemampuan BUMN selama ini. namun bila BUMN gagal maka dampak kerusakannya juga besar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun