Bulan Ramadhan merupakan bulan yang selalu ditunggu oleh umat muslim. Pada bulan tersebut umat muslim akan menjalani salah satu rukun islam yaitu berpuasa. Namun, seringkali bulan puasa menjadi momok tersendiri bagi masyarakat dan pemerintah karena tingginya inflasi pada waktu tersebut. Inflasi adalah naiknya harga-harga barang atau jasa yang menyebabkan masyarakat saat ini harus mengeluarkan kekayaannya lebih banyak untuk mendapatkan jumlah barang yang sama pada periode sebelumnya. Jika dilihat dari sumber masalahnya, inflasi umumnya terjadi akibat kelangkaan barang atau jasa yang terjadi baik akibat supply yang menurun maupun permintaan permintaan yang tinggi atau meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat.
Secara Umum, komoditi pangan khususnya aneka daging, aneka bumbu dan beras merupakan penyumbang terbesar inflasi yang terjadi pada periode ramadhan dan idul fitri. Artinya permasalahan inflasi terjadi pada sektor riil. Hal ini dapat terjadi akibat menurunnya produksi barang atau tingginya permintaan (demand pull inflation) ataupun keduanya. Penurunan produksi dapat terjadi akibat faktor eksternal seperti gangguan alam (el nino) yang menyebabkan kenaikan biaya produksi (cost pull inflation). Sedangkan tingginya permintaan masyarakat di bulan ramadhan terjadi akibat beberapa hal seperti peningkatan selera konsumsi pangan di masyarakat, ekspektasi harga yang akan meningkat saat idul fitri, serta peningkatan pendatapatan masyarakat karena adanya THR.
Fenomena inflasi tersebut membutuhkan peran pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk menjaga ketersediaan barang di pasar sehingga meminimalisir kegiatan rent-seeking di pasar. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti operasi pasar atau dapat pula pemerintah berada pada posisi perantara antara industri dan pengecer. Jika memang permasalahan terjadi akibat kekurangan supply, pemerintah juga dapat menjadi perantara antara impor dan pengecer sehingga perbedaan harga tidak memakan industri dalam negeri. Tentunya kebijakan-kebijakan tersebut bersifat temporer sehingga pasar tetap dapat bekerja secara efisien pada periode lainnya.
Selain itu, peran pemerintah juga diperlukan untuk menjaga distribusi barang. Menurut Faisal Basri (Ekonom UI), Ongkos logistik di Indonesia mencapai 27% dari PDB. Masih lebih tinggi dibandingkan Singapura sebesar 8%, Malaysia 13%, Thailand 20%, dan bahkan lebih tinggi ketimbang Vietnam yang 25% PDB. Tentunya peningkatan infrastruktur merupakan kebijakan jangka panjang yang efeknya akan dirasakan secara terus menerus kedepannya.
Bank Indonesia sebagai bank sentral yang bertugas melakukan fungsi institusi sektor moneter, memliki dua alat kebijakan dalam wewenangnya yaitu mengatur jumlah uang beredar dan menetapkan suku bunga. BI telah menetapkan suku bunga pada kisaran 7,5% dan target inflasi 4,5±1%. Suku bunga tinggi diharapkan dapat menekan tingginya jumlah uang beredar di masyarakat sehingga target inflasi dapat tercapat. Selain itu peran TPID harus dimaksimalkan untuk menjaga sinergisitas antara pemerintah dan bank indonesia terkait pengendalian inflasi dengan memperluas jangkauan TPID.
Sumber :
http://www.gatra.com/ekonomi-1/56182-jss-dinilai-hanya-perkuat-transportasi-darat.html
