Awal minggu ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengultimatum agar pemeritah merevisi beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang menyangkut hak-hak buruh yang dipangkas dengan PP itu.
Hak-hak yang dipangkas itu adalah jaminan pensiun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Program BPJS Kesehatan untuk buruh melalui koordinasi manfaat berhenti di tempat, juga penggunaan sistem pekerja outsourching (alih daya) kembali marak secara masif termasuk di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Beberapa BUMN memang menerapkan sistem yang tidak berpihak dan jelas-jelas merugikan buruh ini. BUMN seperti PT Telkom, PT PLN, PT PGN, Pertamina dan beberapa lainnya masih menggunakan sistem outsourching ini. Seorang mantan ketua umum Serikat pekerja Telkom dan 300 orang lainnya misalnya . Sudah 3 x Ramadhan dan 3 x lebaran, gaji yang merupakan haknya tidak dibayar sampai saat ini. Ini juga terjadi di beberapa BUMN yang kita ketahui punya aset yang tak main-main.
Salah satu akar masalah kisruhnya praktek outsourcing adalah absennya keterlibatan pemerintah dan serikat pekerja dalam menentukan jenis pekerjaan inti dan penunjang. Peraturan yang ada saat ini memberi kebebasan kepada asosiasi sektor usaha untuk menentukan mana jenis pekerjaan penunjang sehingga bisa dialihdayakan.
Disisi lain, seharusnya pemerintah dalam hal ini BUMN tahu bahwa hasil rekomendasi DPR memerintahkan BUMN-BUMN itu untuk mengangkat para pekerja outscourching itu untuk diangkat. Tapi rekomendasi itu diabaikan oleh BUMN.
Nota hasil pemeriksaan Pengawas Kementerian Tenaga Kerja RI yang jelas-jelas ditemukan dan terbukti BUMN menerapkan sistem outsorcing yang bertentangan dengan UUK dan demi hukum merupakan Pekerja tetap BUMN pun diabaikan.
Dan Menaker Hanif diam saja melihat fenomena itu. Padahal banyak buruh sangat menderita karena kebijakan itu, terutama karena hak-haknya tidak bisa mereka dapatkan dengan layak.Ini sama saja dengan Menaker Hanif memperdaya buruh.
