Kondisi ekonomi dan keuangan negara terus mengalami perubahan dan penyesuaian sebagai respons terhadap berbagai faktor yang sedang terjadi. Bank Indonesia sebagai bank sentral pun memiliki kewenangan dan tuntutan untuk menemukan kebijakan-kebijakan yang efektif dalam menjawab berbagai tantangan yang ada.
Bauran kebijakan merupakan bagaimana memiliki pendekatan yang terukur dalam rangka mengatasi berbagai isu dengan tepat waktu. Salah satu situasi yang perlu menjadi perhatian adalah ekonomi digital dan perkembangan kemajuan teknologi yang telah memengaruhi berbagai aspek keuangan.
Indonesia berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu negara dengan kinerja ekonomi paling baik di tengah ekonomi global yang bergejolak. Konsumsi domestik dan investasi meningkat dengan produk bruto mencapai 4,5% hingga 5,3%. Selain itu, inflasi juga menurun lebih cepat dan akan tetap dalam rentang yang ditargetkan, yakni 3% sampai 1% di 2023 dan 2,5% sampai 1% pada 2024.
Lebih lanjut, berikut adalah lima poin penting bauran kebijakan Bank Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 2024 dan berkelanjutan.
1. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter Bank Indonesia 2024 tetap fokus mengarah pada tercapainya stabilitas nilai tukar rupiah dan sasaran inflasi. Dengan demikian, gejolak global tidak akan mengganggu pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional.
Guna mendukung stabilitas, Bank Indonesia memberlakukan kebijakan suku bunga secara forward looking. Adapun untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan, Bank Indonesia akan menggunakan pendekatan pre-emptive. Selain itu ada pula operasi moneter pro-market yang ditujukan memperkuat efektivitas transmisi kebijakan pasar keuangan dan perekonomian yang dilakukan Bank Indonesia.
2. Kebijakan Makroprudensial
Kebijakan makoprudensial longgaran akan dilanjutkan pada 2024 dalam rangka mendorong kredit dan pembiayaan perbankan secara optimal tanpa mengabaikan upaya-upaya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Tiga instrumen pokok dalam pelonggaran kebijakan makroprudensial adalah:
- Pelonggaran likuiditas lewat penurunan rasio PLM
- Penguatan surveilans SSK
- Peningkatan efektivitas LKM dan pelonggaran seluruh instrumen kebijakan makroprudensial lainnya
3. Kebijakan Sistem Pembayaran
Transaksi digital telah menjadi fokus Bank Indonesia guna menjawab tantangan pasar saat ini. Bank Indonesia pun telah menyiapkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 (BSPI 2025) sebagai fondasi dan kerangka mewujudkan ekosistem ekonomi dan keuangan yang nyaman dan aman bagi masyarakat di era digital.
Terdapat setidaknya lima program pengembangan yang dirancang untuk mewujudkan rencana ini yakni sebagai berikut.
- BI -RTGS generasi ke-3 yang sudah berstandar internasional, multicurrrency, dan modern
- BI-Fast yang interoperabilitas, interkoneksi, dan integrasi dengan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)
- Pusat data transaksi pembayaran yang didukung inovasi dan pemanfaatan AI
- Rupiah Digital sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia
- perluasan kerja sama QRIS dan BI-FAST di berbagai negara ASEAN dan Asia
4. Kebijakan Pendalaman Pasar Uang dan Valas
Bauran ini muncul sebagai upaya memanifestasikan pasar uang yang modern dan memiliki standar internasional. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mendukung pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Adapun pendalaman pasar uang dan valas pada 202 akan fokus pada empat program utama:
- pengembangan produk guna meningkatkan volume dan likuiditas baik pasar uang maupun pasal valas
- penguatan dengan efisien mekanisme pasar dalam membentuk struktur bunga dan nilai tukar
- penguatan konsolidasi pelaku pasar lewat APUVINDO
- pengembangan Central Counter Part Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT) dengan industri
5. Kebijakan Ekonomi-Keuangan Inklusif dan Hijau
