Tahun 2024 bakal menjadi momen penting bagi masyarakat Indonesia. Hal itu tidak lepas dari gelaran pemilu akbar. Tidak cuma pemilihan presiden, tetapi juga pemilihan anggota legislatif. Oleh karena itu, tidak heran kalau pelaksanaannya bakal berdampak pada berbagai aspek, termasuk di antaranya adalah ekonomi.
BI memperkirakan bahwa gelaran pemilu 2024 akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian dalam negeri. Pelaksanaan pemilu tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pada level 5% seperti terungkap dalam Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2024.
Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5% pada tahun politik 2024 tersebut, BI menerapkan 3 kebijakan utama, yakni:
1. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan
Kebijakan pertama yang menjadi langkah BI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 adalah lewat koordinasi kebijakan. BI berupaya agar kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat berjalan dengan baik dan selaras.
Upaya dalam menjaga koordinasi tersebut berlangsung dengan berbagai kebijakan, termasuk di antaranya adalah lewat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Kedua tim ini memiliki tanggung jawab dalam bekerja sama untuk memperkuat program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Terdapat 7 program unggulan GNPIP yang telah disusun berdasarkan roadmap pengendalian inflasi 2022-2024, yakni:
- Pelaksanaan operasi pasar atau pasar murah
- Mendorong penguatan ketahanan pangan strategis
- Meningkatkan perluasan kerjasama antar daerah (KAD)
- Mendukung subsidi ongkos angkut
- Meningkatkan pemanfaatan saprotan dan alsintan
- Mendorong penguatan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK)
- Meningkatkan koordinasi dan komunikasi
2. Mendorong Peran KSSK
Langkah selanjutnya oleh BI dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun politik 2024 adalah dengan memaksimalkan peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). BI akan melakukan sinergi kebijakan dengan KSSK dengan tujuan agar stabilitas sistem keuangan terjaga.
Selain itu, sinergi kebijakan tersebut juga berlaku untuk upaya pembiayaan atau kredit kepada para pelaku usaha. Khususnya adalah mereka yang termasuk dalam pelaku usaha di sektor prioritas.
KSSK sendiri merupakan lembaga yang dibangun sebagai kolaborasi dari empat lembaga penting di Indonesia. Empat lembaga tersebut adalah Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Sebagai lembaga yang memiliki wakil dari berbagai organisasi, KSSK mampu mengambil keputusan secara lebih tepat dalam menjaga stabilitas keuangan nasional. Dengan begitu, dampak negatif dari keputusan yang diambil relatif minimal.
3. Mendorong Stabilitas Nilai Tukar Rupiah
Terakhir, Bank Indonesia akan berupaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Upaya dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah tersebut dilaksanakan dengan adanya kenaikan suku bunga acuan.
