Medan,11 juli 2024Â
A. Peran Pemerintah dalam mencapai tujuan SDGs Tanpa Kelaparan
Kelaparan disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar manusia terutama pangan, sandang, dan
kesehatan. Beberapa konsep utama kemiskinan dikenal dengan istilah kemiskinan absolut
dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut dapat dibagi menjadi dua kategori: (a)
kemiskinan yang memenuhi kebutuhan dasar dan (b) kemiskinan yang memenuhi
kebutuhan yang lebih tinggi. Hidup dalam kemiskinan berarti kemiskinan tidak ada
batasnya. Kemiskinan mudah untuk dilihat, dan dari sudut pandang ekonomi terlihat bahwa
keterbelakangan, ketidakberdayaan dan kekurangan tenaga, serta tingginya pengangguran,
pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan keuangan dan kesenjangan antar kelompok
penduduk. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kemiskinan yang diakibatkan oleh
kebijakan pembangunan yang tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Tingkat
kemiskinan ditentukan oleh lingkungan sekitar maupun gaya hidup seseorang.
Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis telah lakukan di Desa Namorambe Deli
Tua, Pemerintah memegang peranan penting dalam mengentaskan kemiskinan. Pemerintah
merupakan lembaga yang mengeluarkan peraturan serta regulasi mengenai segala sesuatu
hal di negara ini. Pemerintah memiliki peranan penting dalam berbagai macam aspek guna
mengentaskan kemiskinan antara lain;
Aspek Ekonomi
Penyebab kemiskinan sangat kompleks dan visinya didasarkan pada permasalahan
nyata masyarakat. Permasalahan nyata di masyarakat muncul karena hal itu terjadi.
Beberapa kelompok tergolong miskin karena kemiskinan, kelemahan fisik dan kemiskinan.
Salah satu penyebab kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi diiringi dengan pemerataan manfaat pembangunan. Semua tingkatan dunia
usaha mempunyai peran penting dalam pengentasan kemiskinan.
5
Penyebab kemiskinan lainnya adalah rendahnya upah. Upah minimum ditentukan
berdasarkan kebutuhan masyarakat pekerja untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat.Pembangunan ekonomi sangat penting untuk mengurangi kemiskinan. Saat ini,
pertumbuhan ekonomi yang efektif merupakan cara yang cukup untuk mengurangi
kemiskinan. Artinya, pembangunan harus diperluas ke seluruh kelompok pendapatan,
termasuk masyarakat miskin.
Aspek Kesehatan
Kesehatan merupakan salah satu topik terpenting dalam masyarakat. Tidak
mengherankan jika industri layanan kesehatan harus terus berkembang untuk memberikan
layanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Pelayanan medisnya cepat, lengkap,
murah dan ramah. Kita ingat bahwa pembangunan suatu negara akan efektif jika didukung
oleh masyarakat yang sehat (Rukmana, 2013). Urusan publik Indonesia masih sedikit dan
jarang. Peningkatan pelayanan publik memerlukan inovasi di sektor publik. Pemerintah
Indonesia mendorong daerah untuk menunjukkan inovasi yang dinilai penting untuk
meningkatkan kemampuan daerah. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendukung
daerah melalui inovasi. Salah satu caranya adalah dengan mengirimkan proyek. Pemko
Medan juga akan berupaya memberikan pelayanan terbaik untuk menciptakan proyek-
proyek inovatif yang berdampak pada masyarakat. Program yang dicanangkan Pemko
Medan adalah Jaminan Kesehatan Universal (UHC) Jaminan Kesehatan Medan Berkah
(JKMB). Berkat program ini, masyarakat akan diperlakukan lebih baik. Masyarakat yang
berada dalam situasi kritis dan tidak memiliki akses terhadap sistem BPJS kesehatan dapat
pergi ke rumah sakit dengan membawa KTP dan menerima pengobatan. Proyek ini penting
bagi masyarakat. Ketika kita sehat, kita memiliki cukup energi untuk bekerja dan
mendapatkan uang untuk mengubah hidup kita.
Berdasarkan hal di atas, pelayanan kesehatan Pemko Medan berhasil membahagiakan
masyarakat. Asuransi kesehatan ini bermanfaat bagi orang sakit. Semua perawatan dibayar
gratis. Masyarakat akan menjadi lebih baik dan standar hidup akan meningkat. Peningkatan
pelayanan sosial terlihat pada pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat dan
kesempatan kerja yang diterimanya.
Aspek Sosial
Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah menghilangkan pengangguran.
Pengangguran terjadi akibat ketidakseimbangan antara jumlah pekerja dan jumlah lapangan
kerja. Upaya Pemerintah Kota Medan dalam mengurangi pengangguran di Kota Medan
bertujuan untuk mempermudah pemberian izin kepada investor yang ingin menanamkan
modalnya di Kota Medan.
6
B. Program Pemerintah dalam mencapai SDGs Tanpa Kelaparan
Pemerintah memiliki beberapa program yang bertujuan untuk mengurangi angka
kemiskinan, serta mengangkat ekonomi masyarakat yang berada di garis kemiskinan.
Adapun program pemerintah antara lain;
Program Keluarga Harapan
Pemerintah membuat Program Keluarga Harapan sebagai upaya untuk mengatasi
masalah kemiskinan. Program Keluarga Harapan Merupakan program yang memberikan
bantuan keuangan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM). Sebagai upaya percepatan
penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indone-sia telah melaksanakan
PKH. Tujuan umum PKH sendiri adalah untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan,
kesehatan, dan pelayanan sosial. untuk mencapai kualitas hidup keluarga miskin.
Melalui program ini, keluarga miskin didorong untuk mengakses dan menggunakan
serta menikmati layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi,
perawatan dan dukungan, serta akses terhadap jenis program perlindungan sosial lainnya.
Beberapa penelitian menemukan bahwa Program Keluarga Harapan ini memudahkan anak-
anak dari keluarga miskin untuk bersekolah, meskipun kenyataannya tidak menyebabkan
perubahan signifikan terhadap keluarga miskin tersebut. Misalnya berusaha menyekolahkan
anaknya, keluarga miskin mampu membayar biaya sekolah, namun tidak mampu memberi
uang jajan atau ongkos untuk akomodasi ke sekolah yang jaraknya cukup jauh dari tempat
tinggalnya. PKH bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus rantai
kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, serta mengubah perilaku yang tidak mendukung
peningkatan kesejahteraan kelompok masyarakat termiskin.
Bantuan Tunai Langsung (BLT)
Bantuan Tunai langsung (BLT) dapat diartikan sebagai sebagai pemberian sejumlah
uang secara tunai kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan menaikkan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan mengurangi subsidi, namun selisih subsidinya
diberikan kepada masyarakat miskin. Program BLT dirancang untuk mengimbangi
kenaikan biaya hidup pada saat harga BBM naik, sehingga besaran BLT dihitung sebagai
kenaikan biaya hidup masyarakat miskin yang disebabkan langsung atau tidak langsung
oleh kenaikan harga bahan bakar. Pemberian BLT kepada masyarakat miskin memiliki
syarat atau kriteria khusus. Akan tetapi, masyarakat justru memanfaatkannya untuk hal-hal
yang dianggap kurang penting. Selain penyalahgunaan keadaan, informasi masyarakat
miskin juga ikut terpengaruh yang berdampak pada penyaluran dana BLT yang tidak adil
kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun program pemerintah ini dinilai kurang efektif. Pada kenyataannya masyarakat
menyalahgunakan BLT. Fungsinya hanya membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari
namun masyarakat memanfaatkannya untuk hal-hal yang dianggap kurang penting. Seperti
halnya supir taksi, uang BLT digunakan untuk membeli rokok, bahkan ada pula yang
menggunakannya untuk membeli pakaian atau sepatu.
7
Selain menyalahgunakan situasi, data masyarakat miskin juga akan terkompromikan
dan berdampak pada keadilan penyaluran dana BLT kepada masyarakat yang berhak. Data
terkait persyaratan ini akan rusak, jadi bukan orang miskin tapi orang lain yang
menerimanya.
Bantuan Pangan Non-tunai (BPNT)
Bantuan Pangan Non-Tunai merupakan bantuan dari pemerintah melalui sebagai salah
satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pangan serta memberikan
perlindungan kepada keluarga miskin melalui distribusi pangan. Setiap bulan kepada
keluarga penerima manfaat melalui mekanisme rekening elektronik yang hanya digunakan
untuk pembelian bahan pangan dari pedagang kelontong/EWarung yang bekerjasama
dengan bank. Menurut Kementrian Sosial Republik Indonesia, BPNT memiliki manfaat
sebagai berikut;
1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM, sekaligus sebagai mekanisme
perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.
3. Meningkatnya transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil yang
sudah berpengalaman dalam usaha penjualan telur dan beras.
Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan Merupakan model yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dan memindahkan masyarakat dari keadaan tidak berdaya ke keadaan berdaya.
Biasanya setiap desa memiliki Program Pemberdayaan yang berbeda, sesuai dengan
mayoritas pekerjaan penduduknya. Di Desa Namorambe Deli Tua, terdapat Program
Pemberdayaan untuk petani dan wirausaha. Program Pelatihan membantu masyarakat untuk
meningkatkan kemampuan dan keahlian masyarakat di desa dan meningkatkan kualitas
sumber daya serta masyarakat mampu meningkatkan pendapatannya. Perbaikan sumber
daya manusia melalui kewirausahaan terhadap masyarakat lokal di Desa Namorambe untuk
peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga masyarakat Desa Namorambe mampu
memperbaiki taraf kehidupannya.
Pemerintah Desa biasanya membuat Program Pemberdayaan dengan menggunakan
APBN yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dana Desa merupakan
pendapatan utama sebuah desa. Dana APBN yang diperuntukkan bagi desa ditransfer
melalui akun kabupaten/kota dan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan dari dana desa itu sendiri menurut Undang Undang
Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa antara lain;
A. Peningkatan pelayanan publik di desa
B. Peningkatan perekonomian desa
C. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
D. Memperkuat masyarakat desa sebagai sasaran pembangunan.
8
Pembangunan Desa yang dimulai dari masyarakatnya sangat penting untuk dilakukan
karena masyarakat yang berkualitas menentukan kemajuan sebuah desa. Pembangunan
Desa melalui Program Pemberdayaan merupakan rencana strategis dalam langkah
mencapai tujuan SDGs Tanpa Kelaparan. Penggunaan Dana Desa (DD) yang baik dapat
meningkatkan mutu hidup masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.
