Solusi Konflik Partai Politik

Dinamika politik yang terjadi terutama dalam internal partai politik hari ini kian memuakkan.Masyarakat yang menyaksikan fenomena ini hanya tercengang melihat tingkah para elite partai politik yang terus berseteru untuk merebut kekuasaan internal dan berkompetisi untuk menjadi penguasa partai. Keadaan semacam ini tentunya bukanlah teladan yang baik untuk dipertontonkan kepada masyarakat luas, apalagi yang menjadi konsituen tentunya merasa kecewa melihat konflik dalam partai politik saat ini. Padahal, partai politik telah dinobatkan oleh para ahli sebagai salah satu pilar dalam demokrasi yang menjadi lokomotif lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa.

Konflik yang terjadi dalam partai politik hari ini bisa kita saksikan dalam tubuh internal dua partai politik yang memiliki kursi di parlemen, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Seperti yang tersiar dari berbagai media, di dalam PPP sendiri, konflik dalam partai itu telah menimbulkandualisme kepengurusan partai. Kepengurusan yang pertama adalah pimpinan Ketua Umum versi muktamar di Surabaya, yakni Romahurmuziy, sedangkan kepengurusan kedua, versi muktamar di Jakarta menghasilkan Djan Faridz selaku ketua umum.

Di lain pihak, dalam partai Golkar, konflik nampak terang setelah terselenggaranya Rapimnas Golkar di Yogyakarta bulan lalu, dan memutuskan untuk memecat Ketua Umum Aburizal Bakrie (ARB), dan membekukan kepengurusan di bawahnya. Agung Laksono bersama teman-temannya pun membentuk tim penyelamat partai dan mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) tandingan di Jakarta sejak Sabtu (06/12). Sementara, Kubu ARB tetap ngotot dan mengklaim mereka tetap kepengurusan yang sah sehingga tetap menyelenggarakan Munas di Bali, dan Munas itu pun telah berlangsung pada (30/11) sampai dengan (03/12) lalu.

Pendekatan Institusional

Munafrizal Manan dalam bukunya “Pentas Politik Indonesia Pasca Orde Baru, mengatakan, “Konflik dapat terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, ataukonflik timbul sebagai akibat dari adanya kenyataan bahwa di dalam setiap masyarakat selalu terdapat distribusi autoritas yang terbatas. Konflik merupakan ekspresi pertentangan yang disebabkan adanya perbedaan.” (Manan, 2005 : 424). Dari defenisi ini, dapat kita pahami bahwa terjadinya konflik selain sebagai akibat dari adanya ragam perbedaan kepentingan, juga sebagai akibat dari terbatasnya jumlah sumber daya yang tersedia, dalam hal ini sumber daya politik yaitu kekuasaan.

Dalam konteks partai politik, seperti PPP dan Partai Golkar, konflik yang terjadi dapat kita katakan sebagai akibat dari adanya benturan berbagai kepentingan yang ada dalam tubuh partai itu. Kepentingan kubu yang satu beserta para pengikutnya tidak diakomodir oleh kubu yang lain, kubu yang satu merasa diperlakukan tidak adil dan kemudian membentuk kekuatan baru yang berupaya untuk melengserkan kekuatan pihak lain. Pihak yang lain pun tetap ngotot tak mau kalah dan merasa kepentingannya benar. Kepentingan-kepentingan itu pun akhirnya memanas dan membludak keluar sehinggatidak dapat terbendung dan terjadilah perpecahan.

Mengutip, Ipong S. Azhar dalam Munafrizal Manan (2005 : 428), secara teoritis, pengelolaan konflik dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan normatif, institusional dan interrelasional. Dalam pendekatan normatif, konflik dapat dikendalikan secara jujur, netral dan adil. Sementara itu, dalam prespektif institusional, pengendalian konflik dilakukan melalui penegakan aturan main yang dibuat dan disepakati, dan dalam prespektif interrelasional, pengendalian konflik diarahkan melalui peningkatan kewibawaan (authority).

Dalam konteks partai politik yang sedang berseteru, yaitu PPP dan Partai Golkar, jalan keluar untuk mengakhiri konflik menurut penulis dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu pendekatan yang telah diuraikan di atas, yaitu pendekatan institusional. Pengendalian konflik, dilakukan dengan cara menegakkan aturan-aturan yang telah dibuat dan disepakati bersama dalam internal institusi partai politik. Solusi ini barangkali tidak semudah membalikkan telapak tangan, oleh karenanya membutuhkan komitmen serius dari kedua belah pihak untuk mengakhiri konflik yang terjadi.

SEKIAN DULU :D

(Tulisan ini di copy dari blog pribadiku hernimsam.blogspot.com)