Tulisan ini membawakan tema "PKB Bakal  Paksakan Cawapresnya Prabawo Cak Imin, Golkar dan PAN Siap Jadi Gelandang Politik". Yang menarik dari tema tersebut adalah terjadinya perebutan posisi calon wakil presiden yang akan dampingi Prabowo Subianto. Pihak saat ini yang berkompetisi adalah PKB membawa ketumnya Muhaimin Iskandar dan PAN sebagai partai baru yang masuk koalisi dengan menyodorkan Erich Thohir.Sebagai penangan saham utama politik, PKB akhirnya buka suara sangat keras. Sikap tegas PKB akan menyebabkan  terjadinya turbulensi  politik yang semakin kencang dan brutal. Konstelasi politik nasional semakin tidak menentu dan justru diwarnai dengan konflik kepentingan serta ketidakteraturan serta ketidakwarasan cara  berfikir dari elite partai.
Pada akhirnya PKB  masih belum sepakat lahirnya  nama Poros Baru yakni Koalisi Indonesia Maju . PKB nampaknya marah atas penamaan sepihak nama koalisi tersebut dan  menuduh jika keputusan terlalu tergesa-gesa. KIB pada akhirnya menaruh curiga ditengarai sebagai pemicu bubarnya kesepakatan koalisi yang sudah gagas dan disetujui oleh PKB dan Gerindra. Nama koalisi PKB dan Gerindra adalah Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).
PKB merasa tidak dilibatkan dan merasa ditinggalkan oleh PAN Gerindra dan juga Golkar yang sudah melabeli nama koalisi partai baru. PKB seperti dijebak dan ditodong harus ikut dan mendeklarasi koalisi baru tersebut.
Pada akhirnya  ditandai sebuah keputusan abu-abu  dengan penandatanganan piagam deklarasi oleh Ketum Gerindra dan  PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan Ketum PAN. Acara deklarasi Koalisi Baru tesebut   diumumkan langsung oleh Prabowo di HUT ke-25 PAN yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (28/8).
Bagi PKB Nama Koalisi Indonesia Baru telah mengkudeta dan melemahkan kesepakatan politik antara Gerindra dan PKB. Intinya dengan  menggantikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) ke Koalisi Indonesia Baru ( KIB) PKB paling dirugikan bermitra dengan  Gerindra.
Urusan krusial paling diburu oleh PKB berkaitan penentuan cawapres yang akan diusung dimana  PKB sebagai penentunya. Sudah jelas disebutkan jika dalam piagam kerja sama PKB  dan Gerindra yang  mendeklarasikan di Sentul, Jawa Barat pada pertengahan Agustus 2022 telah  menyetujui beberapa poin kesempatan mengatur penentuan capres dan cawapres KKIR merupakan kewenangan Prabowo dan Cak Imin menjadi veto untuk urusan siapa yang akan menjadi wakilnya Prabowo Subianto.
 PKB tetap kokoh dalam pendiriannya. Secara prinsip PKB meminta kendati terjadi  perubahan  nama menjadi Koalisi Indonesia Maju (KIM), PKB menegaskan piagam KKIR masih berlaku, meski ada perubahan nama.
Dikutip dari berbagai sumber, PKB masih menganggap jika Piagam deklarasi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sekarang masih berlaku kan, belum dicabut. Artinya poin-poin itu kan masih berlaku. Ya Udah kita asumsinya monggo ubah nama yang pentingkan, kesepakatan deklarasi tetep kita kunci.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh  Ketua DPP PKB Daniel Johan dalam sebuah diskusi bertajuk 'Strategi PKB Dalam Kontestasi Pemilu 2024 dan Pembangunan Karakter Bangsa' di Bintaro, Tangerang Selatan, Rabu (30/8/2023).
Ditegaskan kembali , Daniel mengatakan  dengan berubahnya nama koalisi, tidak mengubah yang sudah ada selama ini. Terlebih lagi Koalisi Indonesia Maju tidak memiliki piagam deklarasi.
Karena protes dan sikap keras PKB yang tidak dilibatkan pembentukan nama Koalisi Indonesia Maju akhirnya banyak anggota elite partai koalisi tersebut berbondong-bondong melakukan klarifikasi kejadian. Bagi elite PAN seperti  Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengungkap cerita di balik pembentukan nama 'Koalisi Indonesia Maju' yang berisi PAN, PKB, Golkar, Gerindra dan PBB untuk Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
