AHY Jadi Proxy
Celaka sekali karena jatah posisi menteri tersebut hadiahkan ke Ketum partai misalnya  AHY dari Demokrat yang mendapatkan kue Menpora. Bisa jadi cara ini akan ampuh Jokowi memindahkan lawan politiknya dan akan mereka akan menjadi satu frekuensi dan pada akhirnya menyetujui kemauan dan kehendak dari presiden.
Pada kesimpulan akhir,bisa jadi tawaran jabatan mantan ke AHY bagian legitimasi kolosal yang  diinginkan di parlemen. Tampa kecuali Demokrat akan tunduk dan mendukung isu penundaan pemilu.
Saat ini parlemen sudah dikuasai dan oleh pemerintah.
 Parpol koalisi  pendukung pemerintah berjumlah 471 kursi atau menguasai 81,9 persen kursi parlemen . Komposisi kursi oposisi terus menciut hingga tersisa 104 kursi.  Partai non koalisi pemerintah tersisa Partai PKS 50 kursi dan Partai Demokrat 54 kursi atau jika dijumlahkan dua partai tersebut 104 kursi(17,1peesen).
Jika posisi Menpora akhirnya disetujui  Jokowi dan AHY menerimanya artinya  Jokowi telah memenangkan permainannya. Partai Demokrat menambah 50 kursi DPR dan  akhirnya kursi parlemen dikuasai nyaris sempurna yakni menguasai 525 kursi atau 91,3 persen.
 Mereka anggota dewan bukan lagi sebagai wactchdog / penjaga suara rakyat. Ditambah Demokrat masuk ditarik ke kabinet Jokowi akan habislah partai yang berada di luar koalisi pro pemerintah.
 Hanya akan tersisa PKS (64 Kursi DPR), itu saja kemungkinan  akan terus di goda masuk kabinet, dapat jatah wakil menteri atau dijadikannya sebagian besar elite PKS sebagai komisaris atau Duta Besar.
Lantas Pertanyaannya , apa maksud dan tujuan Jokowi Melakukan politik bagi -bagi kekuasaan khususnya bagi Ketua Partai?
Kontrol dan Pengaruh
Bagi - bagi kekuasaan bagian strategi integrasi dan koordinasi serta pengendalian kepentingan yang sangat  strategis. Bagi -bagi kekuasaan  menjadi strategi menyatukan kelompok kepentingan untuk ditawarkan sebuah manisto politik dan kebijakan untuk di capai bersama.
Jokowi belum tuntas menjalankan manisto politiknya terutama yang mewakili oligarki atau gerbongnya. IKN dan Proyek kereta api cepat adalah bagian manisto politik pemerintahan Jokowi.
Trade-off Bagi-bagi Kekuasaan
Dari sudut pandang kepentingan trade off  bagi -bagi kekuasaan  menjadi hal bersama yang membahagiakan dari sisi bisnis dan politik. Prediksi tunda pemilu 2-3 tahun menjadi preseden buruk dan tidak konstitusional. Namun penundaan pemilu hal yang menjijikkan karena dipakai untuk skema transnasional politik dan ekonomi.
