UMKM antara Isu Seksi Politik  Kebijakan dan Keseriusan  Pemberdayaan Ekonomi
Tulisan ini adalah bagian asumsi Penulis dari refleksi pengalaman kerja di wilayah bidang UMKM.Penulis terlibat aktif baik sebagai pelaku UMKM atau  aktif terlibat dalam kegiatan pendampingan UMKM sebagai penyedia  konsultasi gratis di bidang pemberdayaan UMKM di daerah.
Bidang kajian UMKM menjadi  isu sangat prioritas terutama dalam program  percepatan pemulihan ekonomi nasional/ PEN.
Jumlah Kementrian dan Dinas yang dilibatkan sangat banyak dan diberikan angggaran jumbo triliunan  rupiah untuk akselarasi  pertumbuhan ekonomi khususnya percepatan kebangkitan kembali terutama pelaku UMKM dan menaikkan kembali daya beli masyarakat.
 Besaran perhatian dan dana dari pemerintah ,sebenarnya sudah tidak ada alasan sektor UMKM akan tumbuh dan menjadi bagian satu titik pemicu kegiatan ekonomi nasional yang tumbuh secara agresif.
Saatnya ini ini harusnya akan kita lihat adanya pembuktian obyektif atas kinerja para pihak yang secara eksklusif terlibat disektor pemberdayaan dan pemulihan  ekosistem ekonomi UMKM. Hampir 3 tahun berjalan program pemerintah  berkaitan  langsung dengan nasib UMKM  ditengah berlangsungnya Pandemi COVID 19. Â
 Sudah banyak keterlibatan kedinasan lintas dinas dan kementrian  mengalokasikan perhatian dan dan  anggaran besar. Mereka melakukan kegiatan pemberdayaan dan revitalisasi UMKM.
 Isu ini kencang bergulir berikatan dengan penanggulangan  ekonomi nasional akibat dampak PandemiCovid 19 . Pada saat ini ,kondisi ekonomi global juga mengabarkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
Pelaku ekonomi kecil menengah adalah pihak terdampak parah dari kedua kejadian penyebaran covid dalam krisis Perang Rusia dan Ukraina .
Scara teoritis , pelemahan ekonomi makro berasal dari rendahnya daya beli masyarakat dan penyerapan anggaran belanja pemerintah yang terlambat.
Minimnya masyarakat membelanjakan uangnya adalah faktor utama malapetaka  pergerakan ekonomi melambat.Â
