Sebelum memasuki masa kampanye, sesungguhnya sudah terjadi berbagai friksi berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu 2024. Bukan menjadi rahasia lagi,  beberapa oknum memanfaatkan media sosial  untuk menyindir, menghujat, bahkan  melakukan black campaign.Â
Beberapa nitizen  geram membaca pernyataan tidak simpatik dengan tidak  mempedulikan etika dalam berkomunikasi. Mereka berharap agar pihak terkait dan Menkominfo membuat peraturan menyangkut tata tertib penggunaan media sosial sebagai ajang kampanye.
Peristiwa lain yang sempat mengganggu proses pemilu damai berkaitan dengan konflik pemasangan dan pencopotan alat peraga kampanye (APK), baik di Jakarta, Solo, Wonogiri, Medan, dan banyak wilayah lainnya.Â
Pengamat politik pun menengarai, dalam masa sosialisasi capres, cawapres, maupun anggota legislatif sudah menyalahi aturan karena ada papan baliho/iklan  yang mengarahkan masyarakat untuk mencoblos partai/memilih calon anggota legislatif dari partai tertentu.Â
Pun juga peristiwa Muntilan 15 Oktober 2023 yang terjadi akibat gesekan partai  dengan gerakan pemuda partai tertentu, mengakibatkan terjadinya pembakaran sepeda motor dan perusakan rumah warga. Peristiwa ini merupakan catatan pahit di awal keinginan mewujudkan Pemilu damai.
Menjelang masa kampanye, demi terwujudnya Pemilu damai secara nasional, pemerintah menyelenggarakan acara ikrar dan penandatanganan naskah Pemilu Damai 2024, berlangsung di halaman Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023) oleh ketiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden peserta pemilihan umum (pemilu) 2024: Anies Baswedan- Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, beserta perwakilan partai politik.Â
Mereka bersama-sama membaca naskah  Pemilu Damai, dipimpin Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Lewat ikrar dan penandatanganan itu, KPI, Bawaslu, ketiga capres dan cawapres berkeinginan menciptakan  pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil; melaksanakan kampanye pemilu dengan aman, tertib, damai, berintegritas tanpa hoaks tanpa politisasi sara, dan tanpa politik uang; serta melaksanakan kampanye pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak menyimpang dari  aturan kampanye pemilu.
Pada intinya semua pihak berniat melaksanakan pemilu, kampanye  sehat, tidak saling mengumbar keburukan lawan politik, sebaliknya, mempromosikan diri dengan nilai-nilai positif.
Di Yogyakarta,  jauh sebelum  penetapan pasangan capres dan cawapres sebagai peserta Pemilu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengumpulkan sekitar tujuh ribu lurah dan pamong yang tergabung dalam Nayantaka -Paguyuban Lurah dan Pamong Kalurahan se-DIY - untuk menyambut musim politik  dengan penuh kegembiraan.
Melalui acara  Sapa Aruh: Jogja Nyawiji ing Pesta Dhemokrasi di Monumen Jogja Kembali (28/10/2023), Sultan berharap agar lurah dan pamong di DIY bersikap netral di pemilu demi menciptakan suasana kondusif dan meredam konflik di tengah masyarakat.
