Di banyak negara, pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak membuat seluruh masyarakat senang. Ini karena sebagian masyarakat tidak merasakan ada peningkatan dalam kesejahteraannya. Penghasilan memang naik, namun pengeluaran juga bertambah. Harga barang-barang tidak pernah turun, sering merayap naik secara bergantian. Sementara itu orang-orang kaya seperti bertambah banyak. Semakin banyak orang yang memiliki mobil, membuat ungkapan "yang kaya semakin kaya" menjadi tampak benar. Kesimpulan ini semakin kuat manakala beberapa politisi menyebut pemerintah tidak serius mengelola perekonomian.
Kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin yang tampak semakin lebar sering mengarah pada polarisasi politik dan penurunan kohesi sosial. Jika tidak segera diatasi bisa menimbulkan keonaran sosial. Fenomena ini terjadi di banyak negara maju maupun berkembang.
Kegagalan menyebarkan hasil-hasil pembangunan kepada seluruh penduduk disebabkan oleh diutamakannya kebijakan stabilitas makroekonomi, perdagangan, dan moneter. Media massa juga sering menyoroti target pertumbuhan PDB yang tidak tercapai dan kurang mendalami upaya-upaya pengembangan keterampilan, mengatasi pengangguran, perlindungan sosial, dan lain-lain.
Setiap pemerintah tentunya ingin agar pembangunan yang dilaksanakan dengan sekuat tenaga akan meningkatkan kesejahteraan semua warga, khususnya rakyat yang berpendapatan rendah. Jika yang terjadi adalah kesenjangan yang bertambah lebar, maka perlu dicari apa yang salah dengan model pembangunan yang dilaksanakan selama ini.
Menjawab masalah global ini, World Economic Forum (WEF) Â - lembaga non-pemerintah di Swiss yang prestisius -- sejak beberapa tahun yang lalu memperkenalkan kerangka kebijakan dan pengukuran kinerja ekonomi baru. Â Model pembangunan baru ini dituangkan dalam publikasi berjudul The Inclusive Development Index.
Menurut laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi adalah syarat yang perlu namun tidak cukup untuk menilai perkembangan standar hidup penduduk. Maka dicetuskanlah Indeks Pembangunan Inklusif (Inclusive Development Index).
Dalam konsep ini bidang-bidang kebijakan ekonomi struktural dan kekuatan kelembagaan yang berkontribusi pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi dengan manfaat yang luas bagi masyarakat diidentifikasi. Jika dilaksanakan secara proporsional maka fenomena kegagalan pembangunan yang banyak terjadi akan dapat berkurang.
Dalam laporan Inclusive Development Index 2018 ditunjukkan peringkat global Indeks Pembangunan Inklusif (IPI) dari 103 negara yang datanya tersedia. IPI dibentuk oleh 3 pilar dan 12 indikator kinerja utama. Ketiga pilar tersebut adalah:
Pilar Pertumbuhan dan Perkembangan, dianalisis dari indikator PDB per kapita, produktivitas pekerja, harapan hidup, dan lapangan kerja;
Pilar Inklusi, dianalisis dari indikator koefisien Gini penghasilan, tingkat kemiskinan, koefisien Gini kekayaan, dan penghasilan rata-rata;
Pilar Kesetaraan Antargenerasi & Keberlanjutan, dianalisis dari indikator tabungan nasional bersih, intensitas karbon, utang pemerintah, dan rasio ketergantungan.
