Pengamat Politik, Mesin Politik, Pentol Politik hingga Politikus dari belahan dunia utara, barat, timur hingga selatan diakui atau tidak dalam sebuah negara demokrasi maka Politik memerlukan biaya, sehingga duit alias money adalah merupakan salah satu komponen penting dalam kesuksesan politik.
Indonesia dengan model demokrasi oplosan antara demokrasi Pancasila, Parlementer dan demokrasi Liberal dimasa saat ini tidak dapat dipungkiri merupakan demokrasi dengan biaya politik yang mahal, sehingga ketika seorang warga negara berharap untuk menjadi pemimpin di suatu daerah, maka syarat paling dasar adalah menyampaikan pinangan politik kepada sebuah partai ‘baik dia seorang kader ataupun non kader’ agar dapat dicalonkan. Sebagaimana halnya pernikahan maka diterima atau tidaknya sebuah pinangan, akan berbanding lurus dengan seberapa besar mahar politiknya.
Setelah mahar diterima oleh partai, maka barulah sang bakal calon dapat dapat dengan suka cita menggunakan bendera sekaligus berpayung cinta dibawah naungan Partainya untuk maju bertarung sebagai kandidat calon pemimpin. Selain biaya politik berupa mahar ini, maka para calon newbie harus berjuang memperkenalkan diri dan menjual integritas serta kemampuannya kepada para pemilih, silakan dihitung berapa nilai rupiah yang harus digelontorkan untuk pencitraan baik melalui media cetak, media elektronik ataupun media peraga seperti spanduk, poster serta baju-baju kaos bergambar tampang sang calon.
Percayalah bahwa ketika Jokowi menggulung lengan baju ketika pertama kalinya turun ke kancah politik Pemilukada Walikota Solo pada masa jabatan awalnya, tidak sedikit nilai rupiah yang harus digelontorkannya untuk mencapai cita-cita luhurnya tersebut?
Sebelum lebih dalam menelisik ‘Money Politik ala Jokowi’ sebagaimana judul artikel mewah tapi murahan ini, maka ada baiknya kita samakan dulu persepsi tentang money politik. Ada yang beranggapan bahwa money politik adalah sebentuk pemberian berupa uang/barang yang dibagikan oleh seorang calon Pemimpin pada masa-masa pemilu, namun bagi saya yang bodoh istilah money politik ini saya artikan sebagai sebuah konsep menarik calon pemilih melalui sumberdaya berupa uang, barang atau jasa iming-iming kesejahteraan yang ditawarkan oleh seorang calon pemimpin / pemimpin baik di masa pemilu maupun diluar masa pemilu..... kesannya jauh lebih realistis.
Mengingat, menimbang, mengosok dan mengebiri konsep kepastian maksud, maka sebagai kolumnis ecek-ecek saya tetap berpegangan pada opini bodoh saya tentang istilah Money Politik, bagi yang mau muntah dipermonggo untuk muntah hahahahaha.
Singkat kata singkat cerita, baik sebelum atau setelah Jokowi Kenthir diangkat sebagai Gubernur Jakarta, seandainya kita mau melihat sisi lain Jokowi sebagai seorang Politikus maka kita akan berdecak-decak kagum betapa lihay Jokowi Kenthir dan Ahok dalam mengemas money politik ala mereka sehingga sukses duduk sebagai orang nomor satu di Jakarta Raya Ibu Kota Indonesia Raya.
Money Politik ala Jokowi dan Ahok, yang paling utama adalah bersumber dari deviden, bunga plus bonus atas Investasi Politik yang telah mereka tanamkan sebelumnya ketika masih memimpin daerahnya masing-masing. Faktor-faktor menyangkut investasi politik ini berbentuk kedermawanan, kesederhanaan dan ketulusan ketika memberikan sen demi sen yang mereka gelontorkan dalam membantu mengoptimalkan apa-apa yang dibutuhkan rakyatnya, hingga akhirnya hal ini menjadi sebuah pengakuan umum atas kesuksesannya dalam memimpin.
Money Politik ala Jokowi dan Ahok, yang ketiga adalah memanfaatkan pencitraan gratis melalui gebrakan-gebrakan model kerja yang tidak umum. Bayangkan berapa nilai uang politik yang harus dibayarkan seorang politikus ketika mengiklankan dirinya sedang panen padi, panen ikan, bersua dengan anak-anak sekolah serta saat bergaya mencangkul sawah di media televisi....?lalu bandingkan model kerja blusukan Jokowi yang merakyat dan model kerja spontanitas, tegas serta efisien gaya Ahok, yang laris manis diliput oleh media hingga youtube tanpa keluar uang alias gretongan. Sesungguhnya cara ini merupakan cara politik yang mumpuni, sederhana dan murah, melalui substitusi antara prestasi dengan uang politik yang menghemat milyaran rupiah sebuah pencitraan.
Inti dari artikel ini ditujukan khusus kepada para Incumbent Kepala Daerah dari Bupati, Walikota hingga Gubernur agar kiranya dapat mencontoh dan memanfaatkan model kerja sebagaimana yang dicontohkan oleh Jokowi Kenthir dalam melaksanakan amanat politiknya dari rakyat, sehingga untuk pemilihan umum berikutnya percayalah bahwa biaya politik anda akan lebih murah tanpa perlu jorjoran sampai melakukan money politik kasar seperti menyogok atau membeli suara dari rakyat, karena pada saat incumbent inilah anda memiliki peluang besar menanam investasi politik yang notabene dibiayai oleh APBD atau APBN, namun akan berdampak bagi citra anda secara Pribadi dan sebagai Politikus.
Alias.... gunakanlah kekuasaan anda saat ini secara amanah, demi kemakmuran, kesejahteraan dan kebaikan rakyat yang anda pimpin, percayalah ketika itu anda lakukan Partai hanya tinggal persyaratan semata dan tidak akan mampu mencocok hidung politik anda, karena branding anda sebagai Pemimpin yang baik bagi rakyat telah otomatis kuat tanpa masturbasi........oke khan???
Wakakkakakakakakak Salam Polinthir wakakakakakakka
Ilustrasi : my editing collection
