"Sekali lagi kami tegaskan bahwa Bang Haji Lulung siap membuka seluruh data dan akses yang dibutuhkan agar supaya terang benderang siapa sesungguhnya anggota dewan yang bermain. Atau, siapa sesungguhnya anggota dewan yang benar-benar tanda kutip korupsi atau merugikan negara," kata pengacara Lulung, Ramdhan Alamsah,
Hemh.... mungkinkah bang Haji Lulung ini sedang linglung, amnesia, dan lupa dengan pernyataannya-pernyataannya terdahulu? Saya saja yang hanya sekedar penonton masih ingat bagaimana dia dulu mengatakan dan mengesankan diri tidak tahu menahu tentang UPS sampai sering salah sebut gitu dan merasa bahwa itu semua ada dalam tanggung jawab eksekutif yang menganggarkan. DPRD hanya tanda tangan saja.
Kenapa sekarang jadi ingin mengesankan bahwa dia banyak tahu? bahkan ada banyak anggota dewan yang terlibat. Manakah yang harus dipercaya? Ataukah kita masih bisa percaya pada omongan anggota dewan yang esok dele sore tempe ini?
Ya... memang kita tahu, pelaku korupsi umumnya tidak tunggal. Dikenal dengan sangat paradoks sebagai korupsi berjamaah. Ada kong kalikong antara pengusaha, legislatif, dan juga eksekutif. Jadi, benar bahwa kewenangan penganggaran ada di pihak eksekutif. Tapi, siapa yang berinisiatif dan siapa yang memerintahkan, ini perlu dipertanyakan juga.
Menarik sebenarnya mengikuti berita ini.... dengan kesimpulan sementara beliau itu lupa atau melupakan pernyataannya?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H