Oleh: Hernawardi, Sang Abdi Negara, Abdi Masyarakat, Â Pengauladatu
Menyimak visi dan misi pasangan Lalu Muhammad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) pada pemaparannya  dalam debat perdana Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024,  Paslon ini mencanangkan visi NTB bangkit bersama menuju provinsi kepulauan yang makmur mendunia.
Paslon nomor urut 3 itu menuturkan akan fokus untuk mengimplementasikan prinsip meritokrasi. Michael Young sendiri menyebutkan bahwa meritokrasi adalah suatu pandangan atau memberi kesempatan kepada seseorang untuk maju berdasarkan merit, yakni berdasarkan kelayakan dan kecakapannya (Young, 1958). Istilah meritokrasi kemudian diturunkan ke dalam istilah merit system.
Sistem merit (merit system) menurut Widodo (2005) ialah sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan atau patrimonial, primodial, tetapi didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang yang bersangkutan.
Di Indonesia sendiri, penerapan sistem merit sudah tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Tujuan penerapan sistem merit menurut UU ASN ialah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah dijabat oleh orang-orang yang profesional, berkompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN.
Optimis dan selalu berpikir positif sejatinya menjadi langah awal yang harus dielola dengan sebaik-baiknya dan tentunya  hal ini menjadi modal utama untu melakuan perbaian mengatur strategi untuk menjadi yang lebih baik dan bermanfaat hususnya dalam tubuh organisasi pemerintahan baik pusat hingga daerah.
Pada organisasi pemerintahan daerah misalnya dikenal istilah meritokrasi. Meritokrasi sesungguhnya menjadi tulang punggung berjalannya pemerintahan yang bersih dan melayani.
Misalnya dalam visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih pasangan Iqbal-Dinda pada Pemilukada serentak 27 November lalu pasangan ini ingin mewujudkan percepatan transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif.
Iqbal-Dinda menginginan setiap aparatur pemerintah Provinsi NTB yang diberikan mandat dan kepercayaan besar untuk menjalankan pemerintahan agar tetap termotivasi dalam memberikan pelayanan.
Tidak bisa ditolerir meski dengan cara apapun, urusan jabatan di lingkungan birokrasi memang selalu seru. Coba kita liat perbandingan dengan pergerakan birokrasi zaman  orde lama dan orde baru yang sejalan dengan semangat  kemapanan, ajeg, teratur. Penentuan promosi bisa ditata dari nomor urut yang lebih senior/tua. Diatur menurut Daftar Urut Kepangkatan (DUK) yang menjadi acuan siapa yang lebih berhak mendapatkan jabatan. Namun dalam praktiknya ternyata sungguh ironis dimana DUK diplesetan menjadi Daftar Urut Kedekatan. Birorasi tempoe dulu soal DUK sebagai dasar penempatan pejabat birokrasi dilakukan tertutup dan dibahas terbatas oleh pejabat utama saja. Namun sebaliknya saat ini dibicarakan dan bahan dipergunjingan terang-terangan secara terbuka.
Dulu, urusan seperti ini hanya akan menjadi pergunjingan di kantin, dapur, atau ruang panel tempat kumpulnya orang-orang yang penuh dalam kehampaan. Tidak seperti sekarang, semua dibicarakan terbuka. Birokrasi saat ini sedang bertransformasi, seiring perubahan demografi di dalamnya. Contoh saja apa yang disebut generasi Y alias millennial yang lahir dari  1981-1996, generasi Z (1997-2012) berada di satu pertarungan yang sama dengan generasi X (1965-1980), bahkan baby boomers (1946-1964). Tidak perlu asal usul mencari kursi dan posisi.
