Bentham menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan proporsional sebagai langkah utama dalam menangani korupsi. Hukuman harus sesuai dengan tingkat pelanggaran, dan penegakan hukum harus dilakukan dengan itikad baik untuk menciptakan keadilan. Tindakan ini sejalan dengan prinsip kemanfaatan, di mana penegakan hukum yang adil dapat menciptakan rasa aman dalam masyarakat dan meminimalkan penderitaan akibat korupsi.
3. Transparansi dan Akuntabilitas:
Bentham menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan untuk mencegah dan menangani korupsi. Dalam pandangannya, ketika tindakan pemerintah dan pejabat dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan, peluang untuk melakukan tindakan korupsi dapat berkurang. Prinsip kemanfaatan mengindikasikan bahwa transparansi dan akuntabilitas dapat menciptakan kepercayaan masyarakat dan menghasilkan kebahagiaan kolektif.
4. Pencegahan Korupsi melalui Desain Sistem:
Bentham menganjurkan pendekatan pencegahan korupsi melalui desain sistem yang lebih baik. Ini mencakup perbaikan struktur pemerintahan, pembentukan regulasi yang lebih ketat, dan implementasi mekanisme kontrol internal. Dengan menciptakan sistem yang mencegah peluang korupsi, Bentham berupaya mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan korup.
5. Menggalakkan Pengadilan yang Adil dan Cepat:
Penerapan prinsip kemanfaatan dalam menangani korupsi juga melibatkan perubahan dalam sistem peradilan. Bentham menekankan pentingnya pengadilan yang adil dan cepat untuk menanggulangi korupsi. Proses hukum yang lambat dan tidak adil dapat menciptakan ketidakpastian dan merugikan kebahagiaan masyarakat. Oleh karena itu, sistem peradilan yang efisien menjadi kunci dalam menerapkan prinsip kemanfaatan.
6. Mendorong Laporan dan Pengaduan Masyarakat:
Bentham mendorong partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanganan korupsi. Dalam prinsip kemanfaatan, partisipasi masyarakat dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama. Masyarakat yang aktif dalam melaporkan dan mengungkap tindakan korupsi dapat menjadi elemen kunci dalam meminimalkan dampak negatif korupsi pada kebahagiaan kolektif.
7. Reevaluasi Sistem Imbalan dan Sanksi:
Bentham melihat perlunya mengevaluasi sistem imbalan dan sanksi untuk mencegah korupsi. Sistem imbalan yang adil dan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dianggap sebagai langkah yang mendukung prinsip kemanfaatan. Imbalan yang proporsional dan sanksi yang efektif dapat menciptakan insentif positif untuk menghindari perilaku koruptif.
