Workshop hybrida baru ini dirancang untuk memperbaiki keadaan tersebut.Bagi daerah pemekaran yang sudah berhasil, workshop ini akan memacu terus peningkatannya. Bagi yang belum, dapat membantu merevisi secara total konfigurasinya. Workshop ini selain ingin mengenalkan “konfigurasi” baru kinerja kehumasan untuk daerah pemekaran, juga dimaksudlan untuk membedah kerja strategic para humas Setda dan Dinas-dinasnya. Khususnya berkaitan dengan “tugas khusus” humas di wilayah pemekaran yang BELUM BANYAK DISADARI, baik oleh regulasinasional maupun oleh para pemangku tugas di kabupaten pemekaran.
MEMBEDAH KONFIGURASI & KONVERGENSI BARU “KEHUMASAN STRATEGIC” BERBASIS ISO[1]
(Solusi Sistemik & Social Engineering untuk Kabupaten Pemekaran)
DeskripsiTopik:
Penelitian Depdagrimenyebutkan, lebih dari 78% implementasi daerah pemekaran belum sesuai harapan, tak sedikit yang berkatagori gagal. Temuan jajak pendapat harian KOMPAS (2012) menguatkannya. Masih banyak DOB yang gagal menata diri. Sementara 64,2 persen responden Kompas yakin, alih-alih menyejahterakan, pemekaran malah menimbulkan blunder baru berupa penguatan sentimen ke daerahan, selain menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dan miskin, merangsang terbentuknya oligarki lokal, menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Meski pun penanganan terhadap beberapa dampak initidak ringan, namun ikhtiar keras harus dilakukan untuk menahan laju kegagalannya secara nasional dan berdimensi sosio-kultural.
Tiga konvergensi baru TERSEBUT DALAM HEMAT KAMI, diantaranya adalah:
(1)ditemukannya “Sekumpulan” penyebab kegagalan implementasi pemekaran sebagaimana ditemukan dalam Evaluasi Daerah Otonom Hasil Pemekaran (EDOHP) 2011 oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah - Kementerian Dalam Negeri
(2)Dalam telaah kami, terlihat belum dipergunakannya pendekatan budaya & menejemen mutu terpadu (ISO) dalam buku panduan maupun oleh Kabupaten pemekaran dalam mengawal implementasi program pemekaran, padahal operasi rekayasa sosial ini menuntut sistem “manajemen perubahan” yang terpadu dan berkelanjutan
(3)masih belum dioptimalkannya konfigurasi baru “Kehumasan Strategic” untuk menghandle secara khusus seluruh proses dan sinergitas di daerah pemekaran yang notabene merupakan proses reculture yang memerlukan penghandelan dan treatmen khusus sebagai sebuah social engeneering.
Gabungan hybrida (konvergensi baru Kehumasan Strategic) ini kiranya akan menjadi kunci percepatan bagi pencapaian tujuan pemekaran yaitu meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan secara eksponensial dan sustainable.
Tujuan Workshop
1.Dalam rangka mengenalkan Konfigurasi dan kenvergensi baru tugas kehumasan strategic didaerah kabupaten pemekaran,demitercapainya akselerasi dalam pencapaian tujuan pemekaran daerah.
2.Memperkenalkan bentuk “kordinasi baru”, Wabup/Sekda selaku “kordinator manajemen isu” untuk memastikan terjaganya konsistensi dan perhatian para pejabat daerah/pemda dan dinas-dinas terhadap isu-isu pembangunan dan programnya di satu sisi, dan mengusahakan tetap terjaganya perhatian dan kepedulian khalayak atas perjuangan daerah dalam meraih tujuan dimekarkannya daerah
MANFAAT BAGI PESERTA
(1)Proyek Pengembangan daerah pemekaran sebenarnya merupakan proyek yang kental dengan proses-proses recorporate Culture,kompleks dan membutuhkan kepemimpinan/managerial khusus. Proses pembudayaan
(2)kembali ini menuntut treatmen khusus dan berkesinambungan. Utamanya dalam pengelolaan konfigurasi kepemimpinannya, mulai dari Bupati, Bappeda dan DPRD-nya. Tahap selanjutnya adalah fiksasi bekal metode dan tipe kepemimpinannya.
(3)Persiapan berikutnya yang tak kalah penting dimiliki adalah kemampuan para Bupati, Bappeda dan DPRD dalam menafsirkan bermacam tantangan yang sudah digariskan oleh Depdagri sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004, seiring dan senafas dengan kemampuannya menangkap potensi tersembunyi daerahnya.
(4)Dalam konteks ini, petugas humas –idealnya Humas Officer—haruslah seorang yang memiliki kompetensi kerja dengan jaringan lintas disiplin ilmu. Pendekatan ISO yang akan dibahas dalam workshop ini dirancang untuk menunjukan berbagai instrumen lintas disiplin tersebut sebagai alat untuk menghandle kegelapan di daerah pemekaran.
(5)Dengan ISO itu pula peserta akan memahami Konvergensi & Konfigurasi Baru tugas-tugas kehumasan strategicnya, agar mampu lebih proaktif, efektif, mandiri dan penuh inisiatip dalam menjalankan dan mengembangkan tugas-tugas kehumasannya tanpa menunggu juklak dan juknis, khususnya dalam kaitan mengawal implementasi kabupaten pemekaran
(6)Dengan menyertakan perspektif ISO/MP-ISO, setelah mengikuti workshop ini para peserta akan mampu membangun synergitas lintas dinas di kabupaten pemekaran.
(7)Dengan MP-ISO, peserta akan terlatih untuk menyebarluaskan prinsip customer driven (mulai dari pelanggan, berakhir di pelanggan)sebagai elemen ethos empowering keberhasilan industri Jepang dalam pengelolaan daerah dan potensi rakyat. Tugas kehumasan baru antara lain secara terus menerus menggemakan ethos ini (kepada Bupati, Dinas Teknis, Bappeda dan masyarakat luas) baik melalui pembuatan publik opinionmaupun dalam merancang berbagai kampanye program yang memancing peran serta masyarakat luas, khususnya dari kalangan bisnisman/usahawan, kreator produk/seni di daearah yang berkaitan dengan industri kreatif.
(8)Dengan MP-ISO, sebagaimana disebutkan dalam butir 3, peserta dapat menyebarluaskan ethos pelayanan masyarakat di kalangan para pengampu dinas-dinas. Bagaimana memuaskan rakyat sebagai customner yang dilayaninya, bukan memeras dengan pajak (demi PAD) tanpa memberikan jasa empowering.
(9)Dengan point 3 dan 4, diproyeksikan para peserta dapat menggalang sinergitas kehumasan (PR-Officer) yang ada pada dinas-dinas, untuk merancang kerja strategis kehumasan secara lintas dinas dengan hasil konsep promosi dan empowering daerah yang multi dimensional dan “terukur” keberhasilannya
(10)Dengan ke 5 hal di atas, diproyeksikan para peserta –sebagai pengelola PR Officer—dapat lebih mempertajam kerja in-out (ke dalam dan keluar) fungsi kehumasannya, dengan program-program yang relevan dan “terukur” chun-in dengan tujuan pemekaran daerah
Siapa Layak Ikut Workshop ini?
1. Wabup, Sekda, Humas, Humas Dinas Teknis sebagaiPR OFFICER daerah pemekaran yangsecara proaktif diproyeksikan akan memenej publisitas daerah, antara lain untuk menarik investor dan SDM unggul ke daerah. Inilah “terobosan kordinasi” baru bagi kabupaten pemekaran yang ingin diperkenalkan untuk memastikan terjaganya konsistensi dan perhatian para pejabat daerah/pemda dan dinas-dinas terhadap isu-isu pembangunan dan programnya di satu sisi, dan mengusahakan tetap terjaganya perhatian dan kepedulian khalayak atas perjuangan daerah dalam meraih tujuan pemekaran. Kita tahu bahwa dalam setiap tahap pencapaian tujuan, senantiasa terdapat simpul strategik yang harus dijaga terus untuk follow up dan kesinambungannya.
Unsur PR Officer lain adalah: Asisten Pemerintahan Umum -Asisten Ekonomi Pembangunan & Sosial - Wakil Bappeda dan humasnya -Humas Dinas-dinas teknis terkait - Kabid Perencanaan – (dan disarankan atas biaya pemda pula) Kadinda, HIPMI, LSM -Humas BUMN & BUMD – dan stakeholder terkait lainnya.
Materi Workshop
Pertemuan
Materi
Sub Materi
Referensi
Hari I
MEMAHAMI KONFIGURASI& KONVERGENSI BARU
“KEHUMASAN STRATEGIC” BERBASIS ISO
DI KABUPATEN PEMEKARAN
Humas & Pengelolaannya Terhadap Kepemimpinan Resonans di Daerah Pemekaran
Ethos Customer Driven & Customer Satisfactions, Sebagai Obyek Kampanye Strategic PR di Daerah Pemekaran