Harapan Perlindungan Hak Anak di Balik MoU Kemenag-UNICEF

Kementerian Agama dan UNICEF resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MoU untuk memperkuat perlindungan hak anak di Indonesia. MOU tersebut ditandatangani Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat, Kamaruddin Amin dan Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Maniza Zaman dalam acara Interfaith Iftar and Networking Dinner 2024 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Rabu (27/3/2024). MOU tersebut mencakup aspek penting yaitu advokasi, pengembangan kapasitas dan berbagai sumber daya.

Sebagai langkah konkrit untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak, terutama dalam hal pendidikan serta akses masjid yang ramah untuk anak. Menurutnya, peran tokoh agama, penyuluh agama dan pengurus Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak anak. Kamarudin menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memenuhi hak-hak anak melalui fungsi keagamaan.(www.nationalkontan.co.id)

Ketua perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Maniza Zaman menegaskan pentingnya MOU ini sebagai komitmen bersama untuk melindungi hak setiap anak tanpa memandang latar belakang atau keyakinan. Saat ini, anak memang mengalami persoalan kompleks, di antaranya masih banyaknya anak yang hidup dalam kemiskinan atau jauh dari kesejahteraan, tidak dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan terbaik, hingga anak rentan terhadap kekerasan.

Seluruh problem tersebut hanya bisa terselesaikan dengan memahami penyebab utama munculnya persoalan tersebut. Ada MOU antara UNICEF dan Kementerian agama sebagai komitmen untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Patut diapresiasi, namun apakah MoU tersebut mampu mencabut akar persoalan problem anak atau hanya menjadi solusi tambal sulam?

Sistem Kapitalisme, Akar Masalah Anak

Kemiskinan yang berujung pada stunting maupun gizi buruk yang banyak menimpa anak saat ini, sejatinya disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme di negeri ini, bahkan dunia. 

Sistem kapitalisme mengagungkan kebebasan termasuk dalam berekonomi. Hal ini berdampak pada ekploitasi sumber daya alam yang merupakan kepemilikan publik di negeri-negeri muslim. Alhasil, negeri ini dikuasai oleh segelintir orang yang disebut oligarki kapitalis. Sementara rakyat terancam bayang-bayang kemiskinan karena harga kebutuhan pokok menjadi mahal.

Akibat liberalisasi ini, anak-anak pun harus merasakan hidup yang jauh dari kesejahteraan. Hal ini membuka peluang munculnya persoalan-persoalan lain, seperti anak harus bekerja, anak putus sekolah, anak jadi korban diskriminasi dan kekerasan, dll. Negara sendiri menjadi miskin karena hanya mengandalkan pajak dan utang luar negeri. Tidak ada dana untuk pembiayaan layanan pendidikan dan kesehatan bagi rakyat. Anak-anak pun kehilangan hak-haknya dalam dua aspek ini. Kalaupun ada sekolah yang disubsidi pemerintah hanya sampai pada tingkat menengah dan dengan kualitas yang rendah.

Pastinya bukan hanya kekurangan dana, negara dalam penerapan sistem kapitalisme memposisikan diri sebagai pihak yang berlepas tangan terhadap pengurusan rakyatnya. Bahkan negara dengan sengaja dan sadar sibuk membuat regulasi yang justru mementingkan kepentingan para pemilik modal atau korporasi. 

Apalagi pendidikan dan kesehatan dalam sistem kapitalisme dipandang sebagai objek komersial. Disinilah negara membuka peluang-peluang bisnis bagi para korporasi untuk membuka sekolah-sekolah swasta yang bersaing bahkan lebih baik dari sekolah-sekolah negeri untuk mendapatkan keuntungan.

Hal yang sama juga terjadi di bidang kesehatan. Tak bisa dipungkiri bahwa penerapan sistem kapitalisme telah menimbulkan hegemoni di mana yang kuat menindas yang lemah. Nasib anak pun menjadi taruhan.

Sistem Islam Mampu Melindungi Hak Anak

Jika akar persoalannya kapitalisme, Islam sebagai sistem kehidupan memiliki solusi sistemik. Hak kepemilikan dalam ekonomi Islam itu ada tiga yaitu kepemilikan individu, umum dan negara. Pembagian ini sangat penting agar tidak terjadi hegemoni bidang ekonomi seperti penguasaan individu atau swasta atas barang tambang batubara, gas, minyak bumi, hutan,sumber daya air, jalan umum, pelabuhanan, bandara dsb.

Sistem ekonomi Islam akan menjamin seluruh rakyat termasuk anak terpenuhi semua kebutuhan asasinya atau primer. Sistem ini juga memberi kesempatan seluruh rakyat untuk dapat memenuhi kebutuhan sekunder maupun tersiernya. 

Negara dalam sistem islam hadir sebagai penanggung jawab urusan rakyatnya termasuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Negara wajib memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti kebutuhan sandang pangan dan papan . Negara pun harus memberi kemudahan masyarakat untuk mendapatkannya. Semisal, harga terjangkau, kemudahan bekerja untuk memenuhi kebutuhan, serta kemudahan mengakses kebutuhan tersebut.

Adapun dalam hal pendidikan, kesehatan dan keamanan, negara harus memenuhinya secara gratis tanpa dipungut biaya. Tidak boleh ada komersialisasi daln kapitalisasi   dalam tiga kebutuhan ini.

Semua ini mudah dipenuhi negara sebab pemasukan negara dengan konsep ekonomi islam sangat berlimpah. Oleh karena itu, menjadi hal penting hadirnya negara yang akan menjalankan mekanisme sempurna yang dapat menjamin kesejahteraan anak sepanjang hidupnya, termasuk terpenuhinya layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas yang memadai. Inilah yang sejatinya dibutuhkan oleh anak yang merupakan generasi penerus dan pembangun peradaban.