Pinjaman Komersial: Negara dapat memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan komersial seperti bank internasional dan lembaga keuangan lainnya. Pinjaman ini biasanya memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan pinjaman dari lembaga keuangan internasional dan memerlukan jaminan atau janji pembayaran kembali dari negara peminjam.
Pihak Swasta dan Kemitraan Pemerintah-Swasta: Pihak swasta dapat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan melalui kemitraan publik-swasta (KPS) atau perjanjian pembangunan. KPS melibatkan pemerintah dan sektor swasta yang bekerja sama untuk membiayai, membangun, dan mengoperasikan proyek infrastruktur dan fasilitas umum. Hal ini merupakan kontribusi modal dan keahlian dari sektor swasta.
Bantuan dan hibah: negara dapat menerima bantuan dan hibah dari negara donor, organisasi internasional, dan lembaga swasta. Bantuan dan hibah ini dapat digunakan untuk mendanai proyek pembangunan tertentu atau untuk membantu negara-negara mengatasi kesenjangan pendanaan.
Permasalahan
Ada Kawasan perumahan yang akan direncanakan di suatu wilayah. Investor akan berinvestasi apabila ada peluang keuntungan. Namun apabila perkiraan biaya pembangunan infrastruktur tinggi investor enggan untuk berinvestasi. Hal itu akan berdampak kepada keterlambatan dalam pembangunan kawasan perumahan tersebut. Kurangnya partisipasi pengembang akan mempengaruhi pembangunan proyek-proyek tersebut. Apabila proyek kurang menguntungkan akan tidak mendapat ketertarikan pada sektor swasta dalam pembiayaan proyek. Resiko yang tinggi akan sangat mempengaruhi.Â
Isu Terkini
Contoh yang dapat kita lihat adalah proyek besar IKN. Pembiayaan proyek tersebut sangatlah besar.Â
IKN merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dirancang oleh pemerintah Indonesia. IKN Nusantara akan menjadi pusat administrasi yang akan menggantikan DKI Jakarta. Sesuai dengan visi misi Indonesia 2045 sebagai negara maju proyek IKN inilah jadi proyek utama. Pembangunan IKN sebagian besar mengandalkan investasi swasta. Menurut Agung Wicaksono selaku Deputi Bidanh Pendanaan dan Investasi saat ini antara investasi swasta dan APBN sudah seimbang senilai Rp 35 triliun.Â
Keterbatasan akses terhadap pembiayaan dapat menjadi hambatan utama. Pembiayaan pembangunan IKN masih sangat bergantung pada APBN. Diharapkan pembiayaan pembangunan IKN tidak membebani APBN dan hutang kepada luar negeri. Â Apabila diteruskan akan menambah nilai pajak yang harus dibayarkan masyarakat yang dampaknya akan membebani mereka. Jika bergantung kepada pihak swasta kita perlu meyakinkan investor untuk berinvestasi dan apabila itu dilakukan ditakutkan pihak swasta akan meraup keuntungan atau peluang bagi pihak mereka sendiri.Â
Cara Mengatasi
Kendala biaya dalam pembangunan IKN bisa diatasi dengan beberapa cara antara lain:
1. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara): APBN dapat digunakan sebagai sumber pendanaan utama untuk proyek-proyek strategis seperti pembangunan IKNÂ
2. BUMNÂ (Badan Usaha Milik Negara): BUMN dapat berinvestasi langsung ke IKN dan bekerja sama dengan swasta untuk meningkatkan investasiÂ
