Yakni peningkatan infrastruktur yang memadai sebagai aksesibilitas, layanan publik yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penangan perihal titik-titik kemacetan di ruas jalan, wilayah yang kerap terkena banjir, permasalahan polusi dan masalah bersama yakni persampahan.
Apabila algomerasi dapat diimplementasi maka penanganan tersebut akan diambil alih oleh pemerintah pusat, dengan melakukan koordinasi program penataan ruang kawasan strategis nasional. Dengan demikian penanganan akan dirasa lebih mudah karena langsung merujuk pemerintah pusat.
Oleh sebab itu dibutuhkannya menjalin kerja sama perihal tata kelola yang jauh lebih baik, terkait pemerataan pembangunan  peningkatan ekonomi, di tengah pertumbuhan populasi penduduk. Kiranya faktor tersebut tak dapat diabaikan.
Demi urgensi pemekaran wilayah, mendorong kemajuan pembangunan berkelanjutan, yang diharapkan mempunyai kekuatan di sektor ekonomi, alhasil permasalahan finansial pun dapat diatasi.
Serta tak ada lagi masyarakat susah mencari lapangan kerja dan harus bekerja di luar daerahnya, lantaran di wilayahnya telah banyak dibuka sentra industri. Tentu mendukung suksesnya program aglomerasi.
Hera Veronica Suherman
Jakarta, 22/03/2024
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
