Sinyal PDIP Kembali Jadi Oposisi, Baik bagi Iklim Demokrasi Kita

Dalam menjalankan pemerintahannya, Presiden dibantu oleh para Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oleh karena itu para Menteri bertanggung jawab kepada Presiden. 

Dalam sistem Pemerintahan tersebut tidak dikenal oposisi. Sebagai penyeimbang ada Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. 

Menyimak hasil dari perhitungan cepat hasil Pilpres dan Pemilihan anggota DPR terlihat Capres Prabowo Subiato unggul dari para Capres lainnya, Anies dan Ganjar. 

Sementara dalan hitung cepat pemilihan DPR yang dirilis Litbang Kompas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memimpin perolehan suara. 

PDIP dengan 16,21 persen unggul dari Partai Golkar dengan 14,61 persen, Gerindra (13,54 persen), PKB (10,78 persen), Nasdem (9,88 persen), PKS (8,43 persen), Demokrat (7,60 persen), PAN (7,10). 

Dari parpol-parpol tersebut terlihat persentase suara parpol yang bukan pendukung Prabowo memiliki persentase suara cukup signifikan yaitu PDIP, PKB, Nasdem dan PKS. 

Jumlah suara di parlemen tersebut menjadi modal yang kuat sebagai penyeimbang dalam proses pengawasan kinerja Pemerintahan terpilih nanti. 

Perjuangan fraksi-fraksi di parlemen bagi Parpol yang bukan pendukung Presiden terpilih menjadi komposisi yang ideal dalam sistem Presidensial. 

Fungsi pengawasan legislatif terhadap eksikutif akan berjalan dengan baik. Check and Ballances bisa berjalan dengan sempurna karena adanya pengawasan DPR terhadap kinerja Presiden. 

Kekuasaan yang terpusat tanpa adanya penyeimbang dari parlemen akan menimbulkan kondisi yang tidak sehat dalam sistem demokrasi. 

Tuntutan reformasi 1998 adalah adanya pengawasan ketat agar tidak terjadi arogansi kekuasaan terpusatseperti yang terjadi pada masa orde baru dan orde lama.