Sinyal PDIP Kembali Jadi Oposisi, Baik bagi Iklim Demokrasi Kita

Sinyal PDIP kembali menjadi oposisi tergambar dari pernyataan Sekjen mereka Hasto Kristiyanto yang menegaskan bahwa PDIP siap menjadi oposisi bagi Pemerintah mendatang. 

"Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. 

"Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto dalam keterangan tertulis kepada CNNIndonesia.com (15/2/24). 

Baca juga: Mengakrabi Kematian

Pernyataan Hasto tersebut berkaitan dengan hasil hitung cepat yang lebih mengunggulkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang unggul dari Capres PDIP, Ganjar Pranowo. 

Hasil hitung cepat Libang Kompas yang sudah mencapai 98 persen suara yang masuk, menunjukkan bahwa pasangan Prabowo dan Gibran unggul dengan 58,75 persen dari kedua Capres lainnya, Anies dan Ganjar. 

Walaupun ini adalah hasil dari Quick Count, tetapi pada umumnya hasil akhir dari perhitungan suara resmi dari KPU, relatif tidak jauh berbeda. 

Bahkan dari Real Count yang dilakukan resmi oleh KPU, Prabowo dan Gibran juga masih unggul dengan 56,89 persen suara sampai dengan pukul 5.00 WIB, Jumat 16 Februari 2024.  

Baca juga: Tantangan Industri Gula dalam Menjaga Lingkungan dan Menunjang Energi Terbarukan

Sejarah dalam dunia politik kita mencatat bahwa PDIP pernah berada di luar Pemerintahan pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009 dan 2009-2014. 

Baca juga: 15 Tahun Kompasiana tapi Aku Tidak Punya Banyak Cerita

Sesungguhnya dalam sistem berhernegara kita tidak ada yang dinamakan partai oposisi. Sistem Pemerintahan Presidensial tidak mengenal oposisi. 

Dalam sistem Presidensial, Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemelihan umum.