Gubernur Anies Jangan "Nakut-nakutin Rakyat, dong"

Apakah PSBB di suatu daerah diperpanjang atau tidak bukan menjadi masalah lagi. Namun yang saat ini menjadi masalah adalah kesadaran masyarakat yang sangat rendah dalam menerapkan PSBB yang sudah diatur oleh Pemerintah Presiden Jokowi. Marilah kita taati program PSBB ini dengan kesadaran tinggi demi kita semua.

Berawal dari pernyataan Gubernur DKI yang menyebutkan bahwa PSBB di Jakarta akan diperpanjang seperti disampaikannya kepada media. Padahal pemberlakuan PSBB baru saja berjalan sepekan sehingga masih ada sepekan lagi untuk melakukan perbaikan dan pengawasan. 

Memang sejauh ini masih ditemui beberapa pelanggaran yang tidak diinginkan.Pernyataan tersebut disampaikan Anies dalam rapat virtual dengan Tim Pengawas DPR RI Penanggulangan Covid-19 pada Kamis (16/4).

Tentang pernyataan Anies Baswedan tersebut rupanya mendapat tanggapan dari Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Gembong Warsono. Dia mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan ingin memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Menurut Gembong, seharusnya Anies mengevaluasi terlebih dulu masih ada waktu untuk itu. 

"Ini evaluasi belum, kok sudah disampaikan pada publik mau diperpanjang dan sebagainya. Kan masih ada waktu untuk evaluasi dulu, jangan disampaikan pada publik, akhirnya kan jadi nakut-nakutin publik," kata Gembong seperti dilansir CNNIndonesia.com, Jumat (17/4). 

Apalagi hingga saat ini menurut Gembong belum ada permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghelat rapat evaluasi penerapan PSBB di ibu kota. Padahal, menurut dia, evaluasi PSBB bisa dilaksanakan dengan detail dan telit sebagai antisipasi ke depan.

BACA JUGA :  Media Harusnya Bikin Berita Kondusif yang Menenteramkan Masyarakat

Reaksi dari Gembong ini memang wajar sehingga ada baiknya setiap hari harus ada evaluasi menyeluruh. Masih ada sepekan ke depan untuk melakukan evaluasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat DKI. 

Sejauh ini masih banyak ditemui pergerakkan orang yang menuju Jakarta untuk bekerja. Ini berarti masih banyak perusahaan yang belum menerapkan Work From Home, bekerja dari rumah. 

Demikian pula masih banyak ditemui pelanggaran tidak memakai masker dan penumpang angkutan umum yang tidak memperhatikan jarak, physical distancing.