Peran Civil 20 (C20), Perwakilan Masyarakat Sipil Menanggapi Kegiatan (G20) Pada Tahun 2022

          Civil 20 (C20) berhasil menyerahkan Paket Kebijakan C20 - sebuah dokumen yang mencakup berbagai gagasan kebijakan tentang berbagai subjek - kepada KELOMPOK DUA PULUH (G20) pada hari pertama KTT C20 di Hilton Resorts Hotel, Nusa Dua, Bali. KTT C20 menyatukan para pemikir, aktivis, dan ide paling bersemangat di dunia untuk mempromosikan solusi atas masalah sosial yang membutuhkan ikut andil secara aktif dari organisasi masyarakat sipil serta komunitas akar rumput. Sejumlah besar orang menghadiri KTT C20. Acara tersebut dihadiri secara langsung oleh 566 delegasi nasional Indonesia dan 55 delegasi asing, serta secara daring oleh 280 peserta nasional dan 150 internasional dari 280 organisasi masyarakat sipil di 55 negara. KTT C20 bertujuan untuk menyelesaikan Paket Kebijakan C20 dan secara resmi menyampaikan Komunike kepada pemerintah Indonesia, yang akan menjadi pimpinan-pimpinan negara KELOMPOK DUA PULUH (G20) tahun ini. Sambutan pembukaan KTT disampaikan oleh Bapak Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati, Wakil Gubernur Provinsi Bali. KTT akan memiliki sejumlah kegiatan publik selama tiga hari, termasuk forum terbuka, pameran, flash mob, dan festival seni visual dan pertunjukan. Untuk mencapai hasil nyata dari kebijakan yang adil dan inklusif di KELOMPOK DUA PULUH (G20), keterlibatan yang kuat ini diimbangi dengan pentingnya menyampaikan Paket Kebijakan C20.

          Dengan banyaknya wabah seperti COVID-19, yang telah menyebabkan masalah seperti mayoritas bisnis mengalami pemutusan hubungan kerja, krisis pangan, distribusi bantuan pemerintah yang tidak merata, anak-anak yang kelaparan atau kurang gizi, dan anak-anak yang putus sekolah, dunia akan menghadapi tantangan yang semakin besar. masalah yang sulit di masa depan. Sekolah karena masalah keluarga, dan semua orang yang terlibat harus bekerja sama untuk menjamin tidak ada yang tertinggal. Saya yakin C20 akan terus berfungsi sebagai platform aspirasi masyarakat, bekerja bersama Kelompok Dua Puluh (G20) untuk berbagi ide dan keahlian serta meminta pertanggungjawaban pemerintah atas komitmen mereka. Ada sejumlah alasan mengapa para pimpinan-pimpinan negara Kelompok Dua Puluh (G20) tidak boleh mengabaikan rekomendasi C20. Pertama-tama, Kelompok Dua Puluh (G20) mengutamakan isu-isu yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kesetaraan, inklusi, kerja sama, dan berbagi sumber daya. Misalnya, epidemi COVID-19 telah memperlambat pembangunan di seluruh dunia dan membuat hidup jutaan orang sengsara, terutama di negara berkembang dengan akses makanan dan perawatan kesehatan yang buruk. Bantuan pangan tidak diberikan secara merata, dan setiap negara masih memiliki tingkat akses yang berbeda terhadap vaksin COVID-19. Pada Agustus 2022, hanya 20,3% orang Afrika yang telah menerima semua vaksinasi yang direkomendasikan, sedangkan mayoritas negara Eropa telah mencapai tingkat vaksinasi lebih dari 85% dan telah memulai suntikan penguat. Keragu-raguan para pimpinan-pimpinan negara dunia telah memperparah situasi iklim, menciptakan jalinan masalah yang berbahaya. Masyarakat sangat menantikan pengoptimalan platform C20 untuk memperkuat seruan warga untuk mempercepat tindakan terhadap isu-isu yang diprioritaskan oleh koalisi C20, seperti transisi energi dengan menetapkan target dan kebijakan yang jelas untuk mengurangi emisi karbon di negara-negara Kelompok Dua Puluh (G20) dan memprioritaskan peralihan ke energi yang lebih berkelanjutan sumber daya untuk masa depan yang benar-benar aman bagi semua orang, tanpa meninggalkan siapa pun. Selanjutnya, faktor utama yang merevitalisasi masyarakat adalah menyelesaikan krisis pangan dengan strategi kolaboratif agar kesenjangan sosial dapat dikurangi sehingga tidak ada lagi lokasi di Indonesia yang masih banyak masyarakatnya dilanda krisis pangan.

          Sektor keuangan global memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan pangan ini, dan masyarakat mengakui hal ini. Para pimpinan-pimpinan negara Kelompok Dua Puluh (G20) didesak untuk memastikan bahwa sektor ini mengadopsi kebijakan dan peraturan yang jelas yang sejalan dengan Perjanjian Paris, dan bahwa lembaga keuangan internasional memenuhi komitmen mereka secara transparan dan akuntabel yang dibuktikan dengan pengungkapan kemajuan mereka kepada publik. Rencana masyarakat sipil bertindak sebagai penyeimbang yang mengurangi, jika tidak sepenuhnya menghilangkan, elemen "bisnis seperti biasa" yang mungkin muncul dalam proses pengambilan keputusan Kelompok Dua Puluh (G20) selama ketidakstabilan global, seperti masalah minyak, makanan, dan keuangan yang diperparah oleh Perang Ukraina-Rusia. Sebagai bukti bahwa Kelompok Dua Puluh (G20) tidak dapat mengesampingkan perbedaan pendapatnya dan malah fokus pada kepentingannya sendiri, pertemuan tingkat menteri Kelompok Dua Puluh (G20) berturut-turut gagal menghasilkan pernyataan menteri yang menyatukan. Kegagalan ini telah menjadi penyebab utama kekhawatiran bagi organisasi masyarakat sipil. Kelompok Dua Puluh (G20), sebuah platform untuk masyarakat sipil, mewakili kehendak masyarakat internasional, yang merupakan pengguna akhir keputusan Kelompok Dua Puluh (G20), berdasarkan fakta. Pedoman C20 berfungsi sebagai pengingat penting bagi para pimpinan-pimpinan negara Kelompok Dua Puluh (G20) untuk mempromosikan kebijakan yang adil yang melindungi orang secara efektif dan memprioritaskan kemanusiaan. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah global secara partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan, para pimpinan-pimpinan G20 harus meneliti dan menerapkan saran-saran ini.