Oleh Henrikus WawaKurniawan
Pesta demokrasi pemilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Tahun 2014 akan segera berlangsung. Dalam putaran ini kubu dari kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terus di gencarkan. Namun, sulit untuk di percayai bahwa pilpres yang akan datang dapat memuncul pemerintah yang pro-rakyat, jujur, anti korupsi, demokratis kuat dan berdaulat ketika melihat situasi dan kondisi di zaman modern ini. Upaya untuk meraih dukungan pemilih terus dilancarkan melalui serangan kampanye hitam untuk menyerang salah satu pasangan tertentu. Kita mengetahui dalam strategi melakukan kampanye hitam ini salah satu perbuatan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam hal ini, mungkin kita bertanyaapa yang di persengketakan ini tidak jelas juntrungnya. Jika dalam kemenangan untuk meraih kekuasaan itu benar demi rakyat, mengapa harus diraih dengan cara menipu rakyat ?
Upaya-upaya untuk meraih suara seharusnya tidak dilakukan dengan melakukan kampanye hitam karena kita berada di negara yang berdasarkan nilai-nilai pancasila. Nilai nilai ketuhanan yang menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara untuk melakukan tindakan atau perbuatan sesuatu, nilai-nilai kemanusiaan yang harus dijungjung tinggi dalam negara demokrasi, nilai persatuan/nasionalisme yang harus di pegang teguh oleh setiap individu dalam kehidupan bernegara, nilai nilai kerakyatan/ demokrasi yang harus di dalami serta dilaksanakan, serta nilai nilai keadilan yang harus ditegakan agar tidak adanya diskriminasi.
Serangan-serangan yang dilancarkan kubu-kubu capres dan cawapres merupakan cara ampuh untuk meraih suara. Tetapi dengan melancarkan serangan-serangan yang tidak didasari nilai nilai etika dan pancasila serta menfitnah itu adalah perbuatan tidak bermoral. Dalam hal itu diperlukan etika dalam berpolitik. Perbuatan yang tidak baik seharusnya tidak dilakukan karena itu semua akan merusak demokrasi yang kita agung-agungkan dan akan menciptakan pemimpin yang tidak bermoral.Apalagi salah satu timses ataupun anggota partai yang didalamnya mendukung salah satu calon presiden seharusnya mempunyai etika politik. Apalagi kita dengar ada majalah “Obor Rakyat” yang menjelekan dan memfitnah salah satu pasangan capres dan cawapres, hal ini akan berpengaruh kepada pemilih terutama pemilih pemula. Pemilih pemula merupakan pemilih awal yang belum tahu ataupun buta politik, apalagi ketika surat kabar dalam sebuah kota ataupun daerah tertentu memihak suatu calon presiden dan wakil presiden. Kita mungkin saja di bingungkan akan adanya berita-berita yang sebagaian suratkabar yang selalu mengagung-agungkan salah satu pasangan tersebut. sudah diketahui seorang jurnalis atau penulis surat kabar seperti majalah ataupun Koran diperkenankan untuk meliput berita seluas-luasnya, namun diketahui masih banyak jurnalis yang memihak dan kurangnya etika pemberitaan. Bukan hanya surat kabar, stasiun televisipun demikian. Isu isu yang dilancarkan dalam pemberitaan sering kali kita dengar dan itu membosankan yaitu tentang Isu tentang penculikan, pembunuhan aktivis yang sampai saat ini masih dipertentangkan dan belum sampai ujungnya, dll. Semuanya itu terjadi kurang lebih hanya beberapa minggu dan efeknya mulai reda. Media memang sangat bepengaruh sangat besar apalagi media elektronik, semua dan setiap rumah mempunyai media itu. Namun, perlu di tegaskan setiap pemberitaan kepada public itu tidak boleh bertentangan dengan kode etik.
Gerak- Gerik Capres dan Cawapres
Dalam debat kita mengetahui kualitas pemahaman program capres dan cawapres dari segi pemaparan visi, misi serta program kerja kedepan untuk membangun Indonesia lebih baik dan bijaksana. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 yaitu Prabowo-Hatta dengan Revolusi Putihnya, sedangkan nomor urut 2 yakni Jokowi- Kalla dengan Revolusi Mentalnya. Kurangnya pemaparan yang lebih luas itu merupakan hal yang biasa karena dalam pemaparan visi, misi, dan program kerja hanya dilakukan dengan waktu yang terbatas.
Inti-intinya dari kedua capres tersebut sudah tercantum didalam Preambule/ Pembukaan UUD’45 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadian sosial. Hal itu sesuatu tugas pokok pemerintah yang akan mendatang, namun program-programnya beragam sekali seperti pendidikan yang akan digratiskan dijenjang SD,SMP,SMA, serta sertifikasi bagi pendidik pun di masukan kedalam program dengan tujuan agar terciptanya pendidik yang professional.
Untuk mencari suara capres cawapres pergi mengelilingi nusantara. Dengan kampanye keliling nusantara yang dilancarkan pasangan capres-cawapres itu di nilai sangat besar efeknya di tanggal 9 Juli nanti sangat besar. Janji-janji kampanye sudah membudaya, sehingga tidak mengherankan lagi bagirakyat. Rakyat berharap di pilpres inisiapa pun yang terpilih menjadi capres dan cawapres akan menciptakan pemimpin (leader) yang amanah yang pro-rakyat dan mengabdi untuk rakyat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
