Webinar Kepemiluan dan Demokrasi di Masa Pandemi: Upaya Mencerdaskan Pemilih Menuju Tahun Politik 2024

Publik pun memiliki peluang untuk memperkaya khasana pengetahuan kepemiluan mulai dari sejarah pemilu, regulasi pemilu dan pilkada, keterkaitan pemilu/pilkada dengan sosial media, dan berbagai isu lainnya. 

Tidak saja KPU dan Bawaslu beserta jarajan yang rajin menyelenggarakan webinar bertajuk kepemiluan dan demokrasi. Banyak webinar juga diinisiasi organisasi masyarakat sipil sebagai contoh Perludem, Netgrit, Jaringan Demokrasi Indonesia, Kelas Pemilu dan sebagainya. Dan tentu saja tidak ketinggalan webinar yang dilakukan oleh berbaga perguruan tinggi di seluruh Indonesia. 

Belum lagi, webinar yang diadakan multipihak, sinergi dan kolaborasi penyelenggara pemilu, organisasi masyarakat sipil dan perguruan tinggi serta pemerintah. Sungguh fenomena yang sangat membanggakan. Pandemi menjadi berkah dan kabar baik untuk bersama berikhtiar mewujudkan pemilih yang cerdas menuju tahun politik 2024.

Partisipasi politik kita baik di pemilu maupun pilkada (baca: pemilihan); harus kita akui masih berkutat di angka-angka capaian partisipasi pengguna hak pilih. Tidak salah, tetapi rasanya untuk tahun politik 2024 kita harus bekerja keras agar terbentuk masyarakat yang cerdas dan bijak. Kedaulatan rakyat yang dimiliki oleh pemilih perlu disentuh dengan pendekatan dan strategi berbasis pengetahuan serta informasi yang tepat. 

Harapan kita semua, pada pemilu tahun 2024 nanti masyarakat benar-benar menyadari kedaulatannya sebagai rakyat. Warga punya kuasa dan otoritas yang dijamin asas Luber dan Jurdil di Tempat Pemungutan Suara. 

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentah tahun 2024 semestinya menjadi momentum strategis dalam mendorong terbentuknya masyarakat yang cerdas dalam berdemokrasi dan berpartisipasi sebagai warga yang baik. Sirkulasi elit politik baik legislatif maupun eksekutif akan banyak ditentukan oleh corak dan karakter pemilih. 

Kita mesti bersinergi agar pemilih di tahun 2024 menjadi gerakan moral bersama untuk memutus mata rantai politik uang, kampanye hitam dan tindak kekerasan yang membahayakan nilai persatuan dan kesatuan kita sebagai warga bangsa Indonesia.