5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Desain Industri
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan desain industri, yaitu ciptaan yang berkaitan dengan bentuk, konfigurasi, pola, warna, garis, atau ornamen, atau perpaduannya, yang melekat pada suatu benda, sehingga benda tersebut memiliki nilai estetis dan/atau nilai komersial.
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rahasia Dagang
Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum, bernilai ekonomi bagi pemiliknya, dan telah dilakukan upaya untuk merahasiakannya.
7. Perjanjian Internasional
Indonesia juga terikat oleh berbagai perjanjian internasional tentang HKI, seperti World Intellectual Property Organization (WIPO) Convention dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
Lembaga yang Berwenang
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) adalah lembaga yang berwenang untuk melaksanakan pendaftaran, pemeriksaan, pengumuman, dan penerbitan sertifikat HKI di Indonesia.
Kesimpulan
HKI di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan komprehensif. Perlindungan HKI penting untuk mendorong kreativitas dan inovasi, serta untuk memastikan hak-hak para pencipta dan inovator terlindungi.