Mohon tunggu...
Hendi Ramdhani
Hendi Ramdhani Mohon Tunggu... -

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ada Agenda Apa Hary Tanoe Terhadap Ahok?

11 Mei 2015   16:41 Diperbarui: 17 Juni 2015   07:09 102
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pada Edisi Nomor 10 terbitan 7 Mei Tahun 2015, Majalah Sindo Weekly menurunkan berita dengan judul, “Gubernur Podomoro”. foto Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga dipampang pada cover majalah yang dikemas dalam laporan utama itu.

Pengemasan judul yang dipilih oleh redaksi majalah itu memang terlihat sangat provokatif, mungkin saja ada agenda besar yang sedang dimainkan untuk tujuan tertentu dibalik pemberitaan seperti ini. Seperti diketahui bersama, Sindo Weekly merupakan bagian dari media yang tergabung dalam MNC Group dengan bos besar dibelakangnya Hary Tanoe Soedibyo.

Selain pemilik kerajaan bisnis media, Hary Tanoe pada Pilpres 2014 yang lalu juga terlihat mencoba mengadu keberuntungannya dalam ranah politik. Namun usaha tersebut sia-sia, keberuntungan politik tidak berpihak pada orang nomor satu di MNC itu. Malah lompatan politik beliau juga terlihat unik, sebelumnya sempat bergabung bersama Surya Paloh di Nasdem, lalu keluar dan bergabung dengan Wiranto di Hanura, lalu keluar lagi dan mendirikan partai baru yang diberi nama Perindo.

Tidak seberuntung Ahok memang, Ahok lebih menunjukkan karier politik yang gemilang. Sebelum hijrah mengabdikan diri untuk kepentingan masyarakat Jakarta, sebelumnya beliau pernah menjadi Bupati Belitung Timur, pernah pula menjadi Anggota DPR RI, kemudian menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan saat ini menjadi orang nomor satu di Jakarta, setelah Jokowi menjadi Presiden.

Dengan gayanya yang tegas, lugas, tanpa banyak basa-basi, Ahok memang dikenal dengan pemimpin yang berani. Tidak bisa kompromi dengan korupsi, serta lantang bicara kebenaran, dan konsisten terhadap kebijakan yang diambil karena dianggap mampu memberi kemaslahatan. Meskipun sering mendapat penolakan, beliau tetap teguh pada prinsip yang dinilai benar.

Pertanyaannya adalah, kenapa Hary Tanoe dengan corong media yang ia miliki sering membully Ahok terkait kebijakan reklamasi? Mungkinkah kebijakan yang diambil Ahok telah mengusik binis yang dimiliki Hary Tanoe? Atau ada agenda khusus yang bersipat pesanan dari pihak lain yang diselipkan dibalik pemberitaan media MNC Group? Tentu sangat menarik jika dapat membuka tabir ini.

Dugaan tersebut tentunya bukan tidak memiliki alasan, bukan hanya Sindo Weekly yang menghajar dan berusaha menyudutkan Ahok dalam hal reklamasi. Sebelumnya, media Group MNC yang lain juga juga gencar memberitakan tentang ini. Malah, dalam suatu kesempatan Ahok pernah mengatakan pada wartawan MNC, “Anda mengincar saya terus soal reklamasi. Ada apa? Ada pesanan khusus? Loe kan wartawan MNC? Gue mau tanya, ada sentimen apa MNC?,” ujar Ahok.

Jika bicara reklamasi, sebenarnya bukanlah sesuatu yang aneh dan bukan juga sesuatu yang baru muncul dengan tiba-tiba. Jauh sebelumnya pada zaman orde baru, Soeharto telah mengeluarkan Kepres tentang reklamasi. Antisipasi terhadap semakin padatnya hunian Ibu Kota sudah dipikirkan oleh para pemimpin kita terdahulu untuk melakukan pengembangan pembangunan di wilayah laut yang lebih dikenal dengan sebutan reklamasi.

Untuk langkah itu sudah melewati perencanaan yang sangat matang terkait aspek lingkungan, dan penyelamatan lingkungan Teluk Jakarta yang saat ini masuk dalam kategori kerusakan yang memprihatinkan. Begitu juga dengan kekhawatiran terhadap hajat hidup nelayan, faktanya saat ini wilayah pencarian ikan yang dilakukan oleh para nelayan juga berada jauh ditengah laut, karena dipinggir sudah tidak ada lagi ikan karena pencemaran lingkungan.

Reklamasi inilah yang nantinya menjadi solusi penataan kawasan Teluk Jakarta menjadi lebih baik, yang bersahabat dengan lingkungan, indah di tatap mata, membuka lapangan kerja baru bagi para nelayan, dan memiliki nilai ekonomi dalam sektor pendapatan daerah. Toh nyatanya, negara lain juga telah melakukan hal yang sama, mereka sukses melakukan reklamasi dan telah merasakan manfaatnya untuk kepentingan bersama.

Kenapa di negara kita reklamasi seolah-olah merupakan momok yang menakutkan, ini juga di sebabkan oleh pihak yang tidak mengetahui tentang reklamasi ikut berkomentar tentang reklamasi tanpa didukung oleh pengetahuan yang mendalam. Akhirnya informasi yang disampikan menjadi pemahaman yang menyesatkan karena diucapkan oleh mereka yang tidak memahami.

Kondisi menjadi lebih buruk lagi jika ada kepentingan politik dan bisnis yang bermain, akhirnya sebuah kebijakan diserang bukan melihat substansi dari permasalahan, namun hanya menjadi domplengan isu untuk membunuh karakter pihak tertentu yang di isi oleh opini sesat semata. Termasuk pemberitaan yang dikeluarkan oleh MNC Group, yang bukan tidak mungkin ada agenda besar bos MNC yang terselip disana.

Malah dalam pemberitaan itu, terjadi klarifikasi karena narasumber tidak merasa menyampaikan seperti apa yang diberitakan tersebut. Namun, berita sesat yang berisi fitnah itu telanjur beredar ditengah masyarakat. Dapat dibayangkan, sekelas media yang mengaku dirinya besar sampai melakukan kesalahan fatal seperti itu, hanya untuk meloloskan berita yang berisikan fitnah pada masyarakat luas.

Semoga masyarakat semakin cerdas dalam melihat hal seperti ini, berita negatif yang cenderung tendensius yang disampaikan oleh media tertentu, sebaiknya tidak perlu dihiraukan. Malah jauh lebih baik meninggalkan media yang tidak fair dalam pemberitaan, dan cenderung mengumbar fitnah. Bacalah media yang masih berpihak pada kebenaran, dan memberikan informasi dengan baik dan cenderung mendidik. Dengan begitu, masyarakat punya cara tersendiri dalam menghukum media penyebar fitnah yang akan ditinggal pembacanya sendiri. Terimakasih

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun