Disparitas antara Si Kaya dan Si Miskin semakin lebar. Sistem kebijakan ekonomi Neo-liberalisme yang diterapkan SBY dalam 1 dekade pemerintahannya, menimbulkan status sosial masyarakat yang timpang. Muncul celetukan "kota besar jadi tempat orang terkaya sekaligus orang termiskin".
Jika tidak segera diatasi, negara jadi tidak kondusif. Lebih lanjut, akan lahir pemberontak akibat kecemburuan sosial. Apakah presiden baru sudah memiliki strategi mengatasi kesenjangan ini? Atau tetap meneruskan sistem Neo-liberalisme yang semakin memperlebar disparitas status sosial masyarakat?
Beberapa ruas jalan di sekitar markas KPU pusat, tampak lengang. Demi menghindari keos, pihak aparat telah mengkondisikan area KPU. Penjagaan berlapis-lapis. Kawat berduri dan mobil water canon bersiaga di pos. Bahkan beberapa sniper telah berjaga di atas gedung-gedung sekitaran KPU. Pengamanan extra ordinary dilakukan demi pengawalan hasil pilpres 2014.
KPU resmi mengumumkan bahwa pasangan no urut 2, Jokowi-JK memenangkan pertaruhan pilpres dengan total suara 70.997.833 (53,15%) sedangkan pasangan no urut 1, Prabowo-Hatta hanya mendulang 62.576.444 (46,85%). Atas hasil ini, Jokowi-JK akan segera masuk istana merdeka dan membawa arak-arakan negara ini 5 tahun ke depan.
Secara pengalaman, Jokowi masih hijau. Banyak khalayak khawatir, Jokowi belum memahami konstelasi dan kondisi nasional dan internasional. Ada kecenderungan, Jokowi akan dikontrol oleh oknum-oknum tertentu. Akibatnya oposisi akan memainkan isu tersebut dengan leluasa. Jokowi dan SBY mempunyai donatur kampanye yang mirip. Kuat dugaan Jokowi 11-12 dengan SBY.
Tantangan pertama, terutama sekaligus paling susah adalah menyelesaikan kesenjangan sosial yang melanda Indonesia dewasa ini. Kebijakan ekonomi yang diterapkan selama ini telah gagal mengangkat kesejahteraan masyarakat kecil. Maka itu, sebagai presiden ke depan, keberanian Jokowi berpihak ke wong cilik akan diuji.
Mengingat banyak kaum kapital yang membiayai kampanyenya sejak pilgub DKI dan pilpres, saya agak ragu, masalah ketimpangan sosil bisa tuntas.
Ok, it's my perception. Sekarang kita lihat data world bank, menyebutkan bahwa pada tahun 2002, tingkat konsumsi dari 10% keluarga paling kaya adalah 6,6 kali lebih besar dari tingkat konsumsi 10% keluarga termiskin. Pada tahun 2013, tepatnya pada rezim SBY, kelompok terkaya mengkonsumsi 10 kali lebih besar dibandingkan kelompok termiskin.
Gambaran tersebut memang wajar karena kebijakan ekonomi rezim SBY menciptakan orang-orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Alhasil timbul jurang yang semakin dalam antara si kaya dan si miskin. Jadi, sudah tidak aneh, di satu sisi ada keluarga di Indonesia yang makan siangnya saja bisa ke Singapura atau ke Malaysia, sementara di sisi lain, ada keluarga, makan satu kali sehari saja sudah bersyukur.
Ndiame Diop, ekonom utama bank dunia untuk Indonesia berujuar bahwa ketimpangan yang semakin para akan membawa risiko bagi kohesi sosial. Dampaknya, negara rentan propaganda. Jokowi harus jelih melihat isu ini agar tidak menjadi boomerang yang bisa melengserkannya lebih cepat dari kursi kepresidenannya. Presiden ke-7 ini harus bisa mensinkronkan kepentingan wong cilik dan kaum kapital.
Ndiame Diop menanganjurkan agar presiden yang baru segera memperbaiki infrastruktur di pedesaan, perluasan akses pendidikan yang berkualitas dan merata, dan serius memerangi ketidaksetaraan. Selain itu, menurut hemat penulis, presiden harus menghindari blusukan yang tidak efektif. Kalau blusukan tanpa tindak lanjut, hanya akan menimbulkan anti klimaks.