[caption caption="Photo credit: Kompas.com dan MetroTVnews.com"][(Photo credit: Kompas.com dan MetroTVnews.com)]
Bentrok saat proses perpindahan sisa warga Kampung Pulo adalah bom waktu yang meletus sebagai buah dari kelakuan keliru dari dua pihak, Pemerintah dan Rakyat. Berikut ini penjelasannya.
Pemerintah keliru dalam tindakannya karena dulunya, ketika ada beberapa orang memulai membuat bedeng (gubuk) sementara di bantaran sungai, tak ada tindakan memberitahu dan melarang. Dulu yang entah berapa puluh tahun itu sebenarnya tindakan melarang seharusnya sudah dilakukan.
Mungkin ada yang berpendapat bahwa dulu itu belum ada peraturan tertulis. Belum ada Undang-undangnya. Sehingga tak ada aparat Pemerintah yang akan berinisiatif bertindak karena tak ada dasar hukumnya. Kalau dipikir, para akademisi perguruan tinggi yang mempelajari masalah lingkungan termasuk mungkin topografi dan akademisi bidang ilmu sosial bisa menjadi sumber atau dasar pengambilan keputusan Pemerintah untuk bertindak sedini mungkin. Jadi, dalam hal ini kita belum tahu mengapa dulu tidak ada tindakan dini melarang penghunian bantaran sungai.
Di sisi lain, banyak warga masyarakat yang karena keadaan terpaksa mencari tempat tinggal, membangun bedeng sementara di lahan milik Pemerintah, baik di bantara sungai maupun di areal yang dekat stasiun Kereta Api. Awalnya mungkin hanya satu orang saja. Selang berapa waktu entah dalam hitungan hari atau minggu, seseorang lainnya turut mendirikan bedeng untuk tempat tinggal. Minggu demi minggu berjalan sampai bulan berganti bulan dan tahun berganti tahun. Tak terasa bedeng itu tumbuh bagai jamur di musim hujan.
Lama-lama, bedeng atau gubuk itu menjelma menjadi bangunan semi permanen. Tak terasa, setelah puluhan tahun, bangunan-bangunan semi permanen itu terus memanjang sepanjang tepi sungai, persis di bantaran sungai. Bangunan-bangunan itu telah “resmi” menjadi rumah, lengkap dengan listriknya. Dikabarkan 1,7 hektar dari 2,8 hektar di Kampung Pulo itu mendapatkan legalisasi berupa sertifikat. Padahal sebenarnya pemberian sertifikat itu dapat diperdebatkan keabsahannya.
Puluhan tahun pula tak ada gubernur yang berhasil menggusur mereka. Warga tetap menolak walau sudah akan diberi rumah susun. Ketidak-tegasan Gubernur di masa lalu dan kebandelan warga pada hakekatnya adlaah memelihara kekeliruan bersama.
Kini, ketika Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, yang sekarang telah mematangkan rencana, ketika sebagian warga Kampung Pulo telah pindah ke rusunawa, sebagian sisanya bertahan, maka terjadilah kekisruhan yang berujung bentrok itu.
Kekisruhan yang terjadi tidak saja di lokasi, tetapi juga di tempat lain ketika ahli sejarah dan Anggota DPRD DKI membela warga Kampung Pulo yang digusur. Merebak ke dunia maya, karena situs berita aktif memberitakan dan media sosial pun aktif menyambut.
Sejarawan JJ Rizal mengkritisi sikap Gubernur DKI Jakarta dalam melakukan penertiban warga di kawasan Kampung Pulo, Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Melalui Twitter, Rizal mengatakan bahwa bila konsisten dalam menggusur lahan hijau atau resapan air, Ahok juga harus berani menggusur lingkungan rumahnya di Pantai Mutiara, Pluit, Jakarta Utara.
Terkait kritik JJ Rizal via Twitter, Tempo online melaporkan ini:
