Mohon tunggu...
Hendri
Hendri Mohon Tunggu... Koki - juru masak

gemar memasak dan bermain musik

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Kompleksitas Pemekaran Wilayah

14 Juli 2022   08:00 Diperbarui: 14 Juli 2022   08:02 119
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemekaran Wilayah/Jubi.id

Pemekaran Wilayah dari waktu ke waktu terus bertambah, banyak daerah yang menuntut pemekaran diri menjadi daerah otonomi, sejatinya pemekaran daerah merupakan proses pembentukan wilayah otonom baru untuk mewujudkan tata kelola  pemerintahan daerah yang efektif dan efisien dalam meningkatkan pelayanan dasar publik sehingga mampu memperdayakan SDM secara optimal. 

Selain itu pemekaran wilayah juga dapat membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Apakah pemekaran suatu wilayah merupakan solusi terbaik atau hanya akan membawa masalah baru bagi masyarakat?

Hal tersebut harus analisa dengan seksama dan mendalam tentang azas kelayakan terhadap daerah tersebut, apakah benar-benar menjamin keinginan masyarakat tersebut atau tidak dan apakah nantinya benar-benar memberikan efek positif terhadap kehidupan masyarakat di daerah tersebut atau tidak. 

Agar nantinya benar-benar mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. harus dikaji betul faktor teknisnya baik ekonomi, sosial politik, budaya dan  adat istiadat penduduknya, selain luas wilayah, jumlah penduduk minimal, dan cakupan wilayah.

Proses pemekaran wilayah sering kali dilakukan dengan menggunakan lobi-lobi tanpa melakukan kajian yang benar-benar analitis, akibatnya tidak dapat dipastikan apakah daerah itu layak dimekarkan atau tidak.

Jika pemekaran tersebut hanya keinginan kelompok atau orang-orang tertentu  alangkah baiknya hal tersebut tidak dilakukan, Jangan sampai Daerah Otonomi Baru (DOB) menjadi beban berat bagi APBN.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun