Benarkah JK menjanjikan mahar 10 trilyun kepada Jokowi/Mega untuk menduduki posisi cawapres? Polemik tentang isu ini sudah pasti akan mengisi pemberitaan media-media online, termasuk kompasiana, dengan beragam analisa yang mengharu-biru yang bisa membuat sakit kepala.
Bagi Jokowi haters, isu ini dipakai sebagai ‘serangan’ pada Jokowi yang ternyata juga menjalankan politik transaksional, tidak sesuai dengan yang apa yang telah berulangkali disampaikan. Bagi lovers-nya, isu ini diangap hanya bualan Sabam Sirait sebagai ungkapan frustasi dari seorang pecundang.
Bagi saya, isu tersebut adalah biasa-biasa saja (jika benar wajar-wajar saja dan jika salah juga bisa jadi; sama sekali tidak benar atau nominalnya saja yang salah). Apa yang mengherankan saya malah polemik tajam yang ditimbulkan oleh isu tersebut.
Saya justru ingin menyoroti fenomena di negara kita bahwa mahar atau kontribusi atau investasi atau sumbangan yang terkait dengan dana pemenangan pemilu (apalagi pilpres) masih dianggap wilayah yang sensitif untuk diungkap atau dianggap hal yang tabu untuk dibicarakan namun sekaligus menjadi sesuatu yang sangat naif untuk dikesampingkan begitu saja.
Padahal di negara-negara demokrasi lainnya aktifitas pendanaan pemilu telah dikontrol dan dibatasi lewat regulasi yang ketat dan sistem yang akuntabel lalu hasilnya diumumkan pada publik. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan potensi gesekan-gesekan kepentingan yang bisa terjadi pada calon yang nanti terpilih dengan para donatur mereka.
Terkait hal tersebut, ada pertanyaan yang menarik dicermati yang berhubungan juga dengan peraturan KPU tentang dana kampanye. Berapa sebenarnya dana pemenangan pilpres yang telah dikumpulkan masing-masing capres dan dari mana mereka memperolehnya? Jika dirunut lebih awal lagi, berapa hitungan mereka tentang total kebutuhan dana kampanye agar bisa memenangkan pilpres?
Berapa kebutuhan dana kampanye untuk pemenangan pilpres?
Beberapa sumber menyajikan angka-angka (estimasi) yang berbeda terkait kebutuhan dana untuk pemenangan pilpres. Ada sumber yang menyodorkan nilai 3,5 trilyun, 7 trilyun, 10 trilyun, bahkan ada yang lebih dari itu. Namun kesemuanya pasti menyodorkan angka yang jumlahnya trilyunan rupiah untuk masing-masing capres-cawapres!
Memang agak sulit untuk mereka-reka berapa kebutuhan dana masing-masing capres agar bisa memenangi pilpres. Namun beberapa point berikut bisa dijadikan sebagai acuan:
- Pemerintah menganggarkan dana untuk pilpres sebesar 4 trilyun jika pemilu dilaksanakan cuma satu putaran dan tambahan 3,8 trilyun (total 7,8 trilyun) jika harus melaksanakan pemilu putaran kedua. Logikanya, jika pemerintah saja membutuhkan dana sebesar itu, tentunya masing-masing capres akan mengeluarkan dana lebih besar lagi. Sebagaimana pemerintah, setiap capres juga mengalokasikan dana untuk perangkat-perangkat pemilu seperti dana saksi, cetak atribut, distribusi logistik, dan lain-lain. Namun kebutuhan dana capres jauh lebih besar karena mereka masih harus mengeluarkan biaya kampanye, biaya iklan, dan sumbangan-sumbangan pada masyarakat.
- Barack Obama mengabiskan USD 1,2 milyar (sekitar Rp. 14 trilyun) untuk memenangkan pemilu Amerika Serikat. Memang benar bahwa banyak hal yang tidak bisa dibandingkan antara pemilu di Indonesia dengan di AS. Namun pertimbangan-pertimbangan hegemoni media, jumlah penduduk, dan luas area masing-masing negara, menyebabkan jumlah yang dikeluarkan Obama dalam pemenangan pilpres bisa menjadi salah satu acuan bagi pilpres di Indonesia.
Jika berdasarkan kedua point diatas saja bisa dikatakan bahwa total kebutuhan dana pemenangan pemilu pilpres di Indonesia akan berada pada kisaran 7,8 trilyun hingga 14 trilyun untuk masing-masing pasangan capres-cawapres.
Sebuah angka yang sangat mahal tentu saja, dan mahalnya ongkos untuk menjadi presiden ini menjadi semakin real jika berkaca dari analisa pengamat politik Charta Politica Arya Fernandez saat menjadi pembicara diskusi "Mahalnya Ongkos Nyapres" di Cheesecake Factory Cikini, Jakarta Pusat, (Sabtu, 25/1).
