Mundurnya Softbank dan Jurang Pemahaman antara Pemerintah dengan Masyarakat

SoftBank Group mengonfirmasi bahwa mereka tidak berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) "Nusantara" walaupun tidak menjelaskan alasan dibalik pengunduran dirinya.

Pada tulisan ini aku ingin menyampaikan bahwa berdasarkan logika-logika yang kupahami, mundurnya Softbank hampir tidak ada pengaruhnya terhadap rencana pemerintah membangun IKN Nusantara.

Apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar tentang pengunduran diri Softbank berada diluar bahasan tulisan ini. Aku hanya akan menjabarkan point-point yang menurutku penting terkait dengan logika-logika investasi dan bisnis, mengapa pengunduran ini tidak ada pengaruhnya terhadap pembangunan Kota Nusantara sebagaimana uraian berikut:

Pertama: Tidak ada kerugian bisnis yang ditanggung pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pemerintah bekerja berdasarkan identifikasinya terhadap kebutuhan pemindahan ibu kota yang didukung oleh kajian-kajian akademis yang dibutuhkan, bukan hasil gentlement aggreement di warung kopi antara Jokowi dengan Masayoshi Son pemilik Softbank. Pemerintah memiliki banyak skenario untuk mewujudkan rencana pembangunannya.

Sementara Softbank adalah perusahaan swasta yang bekerja berdasarkan pendekatan bisnis yang mereka kembangkan sendiri dan memiliki SOP mereka sendiri.

Gambaran umumnya, model bisnis Softbank yang banyak diterapkan di Indonesia adalah berinvestasi di perusahaan startup. Jika mereka masuk membiayai IKN pada tahap awal maka posisi mereka hampir mirip dengan pemerintah yang juga melakukan pembiayaan lewat APBN sebagai early investor.

Value yang diperoleh Softbank akan berbeda jika mereka berinvestasi sekarang dibandingkan jika mereka baru berinvestasi 5 tahun lagi, misalnya, saat populasi kota sudah mencapai lebih dari 1 juta orang. 

Malah mundurnya Softbank bisa jadi mendatangkan benefit lebih besar buat pemerintah sebagai early investor terbesar karena selain mendapat keuntungan investasi jika target-target yang ditetapkan dari pembangunan Kota Nusantara bisa dicapai, kondisi ini juga memungkinkan pemerintah memiliki kontrol sebesar-besarnya terhadap pembangunan.

Atau, jika mereka sama sekali mundur di pembangunan IKN Nusantara malah ada sisi baiknya juga. Hal ini akan membuka peluang investor-investor lain yang memiliki spesialisasi untuk masuk.