‎Jelang 2015 saya membuat survey sederhana tentang apa yang responden lakukan di 2015 bila responden adalah Presiden RI, apakah di 2015 akan melakukan perombakan kabinet dan seandainya merombak kabinet siapa menteri yang layak diganti (reshuffle).
Saya mengajukan pertanyaan ‎kepada 48 orang wartawan secara acak dengan komposisi 15 wartawan TV (31%), 13 wartawan media cetak (27%), 16 wartawan media online (33%) dan 4 wartawan radio (8%).
Sebetulnya tulisan ini telah ditayangkan di www.rmol.co dan www.uneg2politik.com serta beberapa media yang mengutip survey ini. Namun banyak pihak yang ingin melihat 10 besar menteri yang berpotensi kena rombak daripada hanya 5 besar pada tulisan sebelumnya. Nah, di media ini saya kembangkan hingga 10 besar.
Untuk pertanyaan tentang apa yang responden lakukan di 2015 bila responden adalah Presiden RI. Jawaban responden cukup beragam dengan menyoroti hal yang menjadi perhatian rakyat, 10 diantaranya adalah:
1. Mempertegas arah program pembangunan
2. Menjalankan program pengentasan kemiskinan
3. Memperbaiki kondisi ekonomi yang terpuruk di akhir 2014‎ termasuk memperkuat rupiah
4. Menuntaskan pelanggaran HAM
5. Memberantas segala bentuk mafia dan melakukan penegakkan hukum
6. Segera membuka lapangan kerja baru
7. Segera memperkuat dan menjalankan rencana poros maritim
8. Fokus ‎melaksanakan pembangunan di wilayah tengah dan timur Indonesia
9. Mengawal MEA
10. Meminta menteri saya bekerja dan berhenti berkomentar dan mengeluarkan kebijakan yang tidak esensial termasuk menyalahkan‎ pihak lain apalagi pemerintahan sebelumnya.
Namun yang menarik adalah beberapa pernyataan responden yang cukup menggelitik, seperti:
1. Bekerja pro rakyat bukan pro pencitraan
2. Tobat dan meminta maaf kepada rakyat karena harga BBM serta barang lainnya naik termasuk rencana kenaikan listrik
3. ‎Berusaha lepas dari bayang-bayang Megawati
Untuk pertanyaan selanjutnya sebanyak 29 responden menjawab pertanyaan tentang kemungkinan melakukan perombakan kabinet di 2015 sementara sisanya tidak menjawab.
Kemudian dari 29 res‎ponden yang menjawab tentang kemungkinan melakukan perombakan kabinet, 17 responden (59%) menyatakan akan merombak kabinet, sementara sisanya menolak merombak kabinet. Sebagian besar yang menolak mengaku akan memberikan kesempatan kepada para menteri untuk bekerja lebih keras lagi untuk menunjukkan kualitasnya.
Hampir seluruh menteri  disebutkan oleh responden berpeluang untuk diganti namun lima besar menteri yang paling banyak dipilih responden untuk diganti andai responden Presiden‎ RI adalah:
1. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Menteri BUMN
3. Menko Perekonomian
4. Menteri PAN dan RB
5. Menteri Hukum dan HAM
6. Menteri Desa, PDT
7. Menteri Pemuda dan Olahraga
8. Menteri Dalam Negeri
9. Menteri Tenaga Kerja
10. Menteri Komunikasi dan Informatika
Berbagai alasan diutarakan responden menyikapi pilihan mereka, namun sebagian besar dari pertimbangan mereka sangat dipengaruhi oleh kejadian atau peristiwa yang baru-baru saja terjadi. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disoroti karena kurang cepat bergerak saat bencana dan salah menyebutkan wilayah Provinsi  Banjarnegara.
Menteri BUMN disoroti karena berbagai pemilihan Dirut BUMN strategis yang kurang transparan serta ide untuk menjual gedung Kementerian BUMN. Ternyata penjualan aset masih menjadi hal yang tabu menurut pendapat responden.
Menko Perekonomian disoroti karena kondisi ekonomi dan pelemahan rupiah atas dollar Amerika Serikat yang terjadi saat ini serta dianggap tidak mengeluarkan gebrakan kebijakan untuk mengatasi hal ini.
Menteri PAN dan RB dianggap belum melakukan program peningkatan kualitas yang signifikan untuk PNS‎ selain sibuk membuat pernyataan atau kebijakan yang kurang berisi seperti rebusan untuk snack, himbauan memiliki akun twitter untuk PNS hingga larangan rapat di hotel. Kendati diakui kebijakan tersebut menghemat namun peningkatan kualitas PNS dianggap lebih penting oleh responden. Kerjasama dengan Universitas atau Sekolah Tinggi untuk mendapatkan kualitas terbaik PNS dianggap tepat untuk kondisi saat ini
Menteri Hukum dan HAM disoroti atas keputusannya terhadap dua partai politik bertikai serta dianggap belum melakukan gebrakan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
Menteri Desa dan Menkominfo dianggap belum melakukan gebrakan dan program yang menggebrak hingga saat ini padahal 3 Kementerian ini sangat berkepentingan pada kedaulatan dan persatuan Indonesia.
Mendagri ditengarai terlalu sering yang mengomentari hal yang bukan menjadi wewenangnya seperti tentang hutang luar negeri sementara penguatan potensi daerah akibat desentralisasi diduga belum disentuh.
Nasib Menpora sangat ditentukan oleh prestasi olahraga Indonesia, Sepak Bola, Bolabasket dan olahraga lainnya belum beranjak dari lantai terbawah prestasi olahraga. Menpora harus segera mempercepat programnya dan memperbaiki kerja organisasi olahraga seperti PSSI, Perbasi dan PBSI yang sangat buruk.
Menakertrans juga termasuk dalam posisi yang doyan pencitraan dan minim kerja. Kesempatan lapangan kerja baru dan peningkatan kesejahteraan pekerja diduga belum disentuh. Lompat pagar membenahi perusahaan penyalur tenaga kerja yang nakal adalah bagus, namun lebih bagus lagi bila programnya lebih fokus dan tertata.
Hal di atas diharapkan menjadi pemacu pemerintah untuk mem‎perbaiki kinerja dan cara kerja mereka. Betul, bahwa pemerintahan baru saja dimulai, artinya masih cukup waktu untuk memperbaiki kinerja baik itu di level Jokowi-JK maupun di level menteri-menterinya. Di 2015 Jokowi-JK harus lebih merapatkan koordinasi dengan menteri-menterinya terutama menteri pada 10 besar di atas.
