Saat ini, media sosial ramai membahas erornya layanan pembelian e-meterai yang mengalami kendala sejak 3 September 2024. Saya juga mengalami masalah serupa ketika hendak membubuhkan e-meterai pada dokumen untuk pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024. Mengingat banyaknya berkas yang harus diurus, saya mencoba mendaftar seminggu sebelum penutupan pendaftaran. Sayangnya, sistem e-meterai mengalami error.
Saya sudah mencoba berbagai situs pembelian e-meterai, namun semuanya mengalami gangguan dan stok habis. Masalah tidak hanya berhenti pada situs yang error, tetapi juga proses pembubuhan yang lama dan kuota e-meterai yang tidak bertambah meski sudah membayar.
Permasalahan utama bukan hanya karena traffic web yang tinggi, tetapi juga karena jumlah e-meterai yang beredar tidak mencukupi kebutuhan pelamar tahun ini. Sejak awal, Peruri dan BKN telah menyarankan untuk membeli di Peruri. Namun, menjelang penutupan, muncul rekomendasi situs mitra Peruri yang juga sudah habis stoknya.
Melalui akun Instagram mereka, penyebab masalah ini adalah peningkatan traffic, sehingga mereka menerapkan sistem antrean. Dilansir dari Kompas.com, Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Tata Sugiarta, mengatakan bahwa saat ini PT Pos Indonesia tidak dapat melayani pembelian e-meterai akibat masalah pada sistem Peruri.
Meskipun ada kendala ini, pihak BKN belum memberikan informasi mengenai perpanjangan waktu pendaftaran CPNS. Hal ini membuat para pelamar CPNS gelisah dan kesal dengan sistem yang bermasalah, padahal batas pendaftaran adalah 6 September 2024.
Seharusnya, jika sudah tahu pendaftaran CPNS akan banyak, Peruri harus menyediakan stok e-meterai yang memadai. Alternatif menggunakan materai fisik seharusnya dipertimbangkan jika digitalisasi belum optimal.
Masalah ini jelas merugikan konsumen. Bayangkan, ada ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat yang membeli e-meterai di Peruri, namun ketika uang sudah ditransfer, stoknya habis dan konsumen harus antre berjam-jam.
Lucunya, melalui Instagram resmi Peruri, mereka memberikan cara untuk mengembalikan dana e-meterai dengan jumlah pengembalian hanya 75% dari total pembayaran pada invoice pembelian. Ini jelas merugikan konsumen, padahal kesalahan ada pada pihak Peruri.
Melihat kasus ini, seharusnya KPK RI memeriksa Peruri dan BKN terkait skandal di balik e-meterai, mengingat keuntungan besar yang mereka peroleh dari proyek ini. Banyak calon peserta CPNS yang sudah membayar tetapi tidak mendapatkan e-meterai jelas merupakan penyalahgunaan wewenang.
Kritik keras untuk Peruri dan BKN: jika tidak bisa menyediakan e-meterai untuk rekrutmen CPNS, lebih baik kembali ke materai fisik. Digitalisasi tidak efektif jika sistemnya masih bermasalah. Sebaiknya, gunakan cara konvensional yang lebih terjamin dan mudah.
