Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan komprehensif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin terus meningkat, menunjukkan adanya kegagalan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berbagai faktor, termasuk kenaikan harga bahan pokok, angka PHK yang tinggi, dan dampak pandemi COVID-19, telah menjadi penyebab utama di balik krisis kemiskinan yang sedang dihadapi.
Dari segi ekonomi, kenaikan harga bahan pokok telah menimbulkan tekanan ekonomi bagi masyarakat miskin, menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar. Disamping itu, tingginya angka PHK juga telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi bagi banyak keluarga, dengan menghilangkan sumber pendapatan mereka. Pandemi COVID-19 memperparah situasi ini, menyebabkan gelombang PHK yang lebih besar dan mengurangi pendapatan masyarakat secara keseluruhan.
Tentu saja, efek kemiskinan tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi. Kemiskinan juga memengaruhi dimensi sosial dan politik masyarakat. Secara sosial, mereka yang hidup dalam kemiskinan sering kali menghadapi stigmatisasi dan ketidaksetaraan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, secara politik, kemiskinan dapat menciptakan ketidakstabilan sosial yang pada akhirnya dapat mengancam demokrasi dan perdamaian masyarakat.
Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi kemiskinan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur, namun keberhasilan mereka dalam menangani akar masalah kemiskinan masih diragukan. Oleh karena itu, perlu adanya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah ini.
Pertama-tama, dari segi ekonomi, pemerintah harus fokus pada pembangunan ekonomi inklusif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, perlu adanya perhatian khusus pada sektor-sektor yang berpotensi menciptakan kesempatan kerja yang berkelanjutan.
Dari sisi sosial, pemerintah harus memastikan bahwa akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas harus menjadi prioritas. Ini akan membantu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk bersaing di pasar kerja dan mengurangi kesenjangan dalam akses terhadap layanan dasar. Selain itu, infrastruktur yang memadai akan mempermudah mobilitas masyarakat dan akses terhadap layanan dasar.
Di bidang politik, penting untuk menciptakan lingkungan demokratis yang inklusif dan adil, di mana partisipasi aktif dari masyarakat didorong dan dihargai. Ini akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, terutama dari kelompok yang rentan terhadap kemiskinan.
Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama yang erat antara berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengatasi masalah ini. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan terpadu, masyarakat Indonesia dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan kemiskinan yang terus berlanjut.
