November ini, Fuad Rahmanyakan memasuki masa pensiun. Ini berarti bahwa jabatan Dirjen Pajak akan lowong dan secepatnya harus dicarikan pengganti mengingat November – Desember ini adalah bulan krusial untuk DJP dalam rangka mengumpulkan penerimaan Negara. Mencari orang untuk menempati pos sebagai orang nomor 1 di instansi pengumpul pajak tentu saja bukan pekerjaan yang mudah bagi Menteri Keuangan. Dengan peran yang strategis, saya yakin mencari pengganti DJP 1 ini tidak hanya menjadi “pekerjaan”Menteri Keuangan tapi juga Menko Perekonomian dan bahkan RI- 1 dan RI- 2.
DJP berkontribusi sekitar 70 persen dari total penerimaan Negara, itu artinya lebih dari separuh belanja yangdikeluarkan Negara ditanggung oleh instansi ini. Berputarnya roda pemerintahan tergantung seberapa besar instansi ini mampu mengumpulkan uang dari pajak. Mandiri atau tidaknya Negara kita tergantung pada kinerja DJP karena sudah sama – sama kita tahu bahwa Negara kita menggunakan instrument hutang untuk memperkecil defisit anggaran ketika penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak tidak mampu memenuhi target.
DJP harus berada di tangan orang yang tepat untuk memastikan bahwa DJP mampu bekerja secara optimal dan mampu memenuhi target yang di amanahkan. Mampu mengantar bangsa ini menjadi bangsa yang mandiri dan berdikari. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sepuluh tahun terakhir DJP tidak mampu memenuhi target yang diamanahkan kecuali untuk tahun 2008.
Untuk bisa langsung tancap gas sebagaimana di harapkan Bapak Presiden kita Joko Widodo, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi Dirjen Pajak mendatang yaitu pertama, berasal dari internal, hal ini penting karena diharapkan Dirjen yang baru bisa langsung tune in dengan iklim dan budaya kerja DJP. Selain itu juga menjadi penghargaan danmotivasi bagi pegawai karir bahwa ketika bekerja dengan sungguh – sungguh dan penuh integritas bisa menjadi orang nomor 1 di instansi tempat dia mengabdi. Selain itu iklim dan budaya kerja di internal DJP juga sudah sangat kondusif bahkan menjadi salah satu instansi yang berhasil menerapkan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Lain halnya ketika sebuah instansimasih berada pada masa “jahiliyah” dibutuhkan orang eksternal yang masih segar dan belum terkontaminasi untuk membawa perubahan di instansi tersebut.
Kedua, mengetahui persoalan dan mampu mencari solusi kenapa DJP tidak pernah mencapai target yang diamanahkan dalam sepuluh tahun terakhir. Untuk mendapatkan SDM dari internal yang memenuhi kriteria yang kedua ini saya yakin tidak sulit, dari puluhan pejabat eselon 2 di DJP tinggal dilihat siapa saja selama ini yang eksis dalam memberikan saran ataupun masukan untuk perbaikan dunia perpajakan baik melalui forum – forum diskusi, seminar, karya ilmiah dalam bentuk buku, paper, makalah dan lain sebagainya.
Ketiga, mempunyai leadership yang kuat dan tidak cengeng. Hal ini penting karena DJP memegang peranan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga akan sangat banyaktekanan dari berbagai penjuru. Selain itu DJP juga merupakan organisasi yang besar dengan jumlah pegawai kurang lebih 32 ribu yang tersebar dari sabang sampai merauke. Tidak boleh DJP dipimpin oleh orang yang gampang mengeluh kesana kemari dan cengeng
Keempat, mampu bekerjasama dengan pihak eksternal dan berintegritas. Tanggung jawab besar yang di amanahkan tidak bisa hanya dikerjakan DJP sendiri, diperlukan dukungan, sokongan dan juga kerjasama dengan berbagai pihak diluar DJP. Untuk mendapatkan SDM dari internal dengan kriteria keempat ini misalkan bisa dilihat dari track recordnya selama ini dalam menjalin kerjasama dengan pihak- pihak diluar DJP. Latar belakang organisasi juga menjadi penting untuk menjamin kelancaran komunikasi dengan berbagai pihak eksternal namun yang harus di lihat juga adalah integritas agar dalam menjalin komunikasi dan kerjasama dengan berbagai pihak tetap dalam koridor dan tidak “menjual” DJP.
Semoga ini bisa menjadi masukan bagi Pemerintah dalam hal ini Bapak Menteri Keuangan yang sedang sibuk “berburu” Dirjen Pajak, Bapak Menko Perekonomian dan juga Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Siapapun yang akan beliau – beliau pilih semoga adalah yang terbaik untuk DJP dan juga bangsa kedepan. Bukan didasarkan pada keberanian keluar uang untuk maharjabatantapi betul- betul berdasarkan kemampuan.