Transisi Kepemimpinan, Transisi menuju Kesejahteraan Rakyat

Pada hari Jumat (12 Februari 2016) lalu, sebanyak 7 gubernur dilantik oleh Presiden Jokowi. Lima hari setelahnya, yaitu tanggal 17 Februari 2016, sebanyak 202 bupati dan walikota akan dilantik oleh gubernur masing masing daerah. Pelantikan berikutnya, tahap II, bulan Maret 2016, 11 bupati wali kota dan 1 gubernur akan dilantik.  Tahap III dijadwalkan bulan Juni 2016 akan melantik 1 gubernur, dan 30-an bupati walikota. Ini merupakan tindak lanjut dari hasil Pilkada serentak yang dilaksanakan 9 Desember 2015 lalu.

Dapat dikatakan sebagian besar daerah-daerah di Indonesia mengalami transisi kepemimpinan dari pemimpin daerah yang lama menuju pemimpin daerah yang baru. Meskpun ada calon petahana yang kembali terpilih, namun program-programnya pastilah program terbaru juga. Pergantian ini tentunya akan membawa angin segar baru bagi daerah-daerah yang mengharapkan kepiawaian pemimpin dalam mengelola kebijakan.

Ada beberapa daerah yang memiliki kepala daerah dengan prestasi mentereng. Misalnya Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dianggap membawa perubahan signifikan di Jakarta, ada Tri Rismaharini sebagai walikota Surabaya yang kerap ditakuti karena ketegasannya, dan masih banyak kepala daerah dengan berbagai prestasinya. Tentu masyarakat mengharapkan pemimpin yang dipilihnya mampu memberikan prestasi dalam mengelola roda kepemerintahan, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun tidak banyak pula kepala daerah yang dikenal masyarakat bukan karena prestasinya. Melalui pemberitaan di media massa kerap kita mendengar informasi mengenai tindakan pidana yang dilakukan oleh kepala daerah dan pejabat daerah. Beragam kasus mendera kepala daerah, mulai dari kasus korupsi, kolusi, nepotisme, persekongkolan, maupun tindak pidana lainnya. Ironi memang ketika mereka dipercayakan untuk mengemban amanah rakyat justru memanfaatkan amanah tersebut untuk kepentingan pribadinya. Tentu hal-hal demikian sangat ditakutkan masyarakat terjadi pada kepala daerahnya masing-masing.

Momentum pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2015 membawa angin segar kepada masyarakat karena melalui momentum tersebut masyarakat berkesempatan untuk memilih kepala daerah yang akan membawa perubahan bagi masyarakat. Masyarakat bebas menentukan pilihannya sesuai dengan penilaian masyarakat terhadap kapabilitas dan kualitas visi misi yang ditawarkan oleh calon-calon yang ikut bertarung dalam pilkada.

Dan tentunya, sekarang masyarakat menunggu realisasi visi misi dan program-program yang dulu dijanjikan oleh para calon kepala daerah. Dengan sudah dilantiknya beberapa kepala daerah dan yang akan menyusul dilantik, segala harapan-harapan masyarakat kepada kepala daerah akan segera terwujud. Masyarakat tidak ingin lagi ada janji-janji palsu dari pemimpinnya, dan tidak ingin kepercayaan yang diberikan justru disia-siakan oleh mereka yang akan duduk di jabatan pemangku amanah rakyat.

Kita mesti menunggu dan tetap mengawasi keberlangsungan roda pemerintahan di daerah kita masing-masing. Karena kepercayaan kita sebagai masyarakat adalah amanah untuk kemaslahatan bangsa dan jangan sampai amanah itu dikhianati. Presiden, gubernur, bupati dan walikota, serta pemangku jabatan manapun adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itulah tuntutan sistem demokrasi kita, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.